JAKARTA, Sudutkota.id – Rekam jejak dan integritas menjadi perhatian Komite IV DPD RI dalam menilai 23 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan digelar, masyarakat di daerah masih diberi ruang untuk menyampaikan masukan terkait para calon tersebut.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan masukan dari masyarakat penting untuk membantu memberikan gambaran mengenai rekam jejak dan integritas kandidat yang akan menduduki salah satu lembaga penting dalam pengawasan keuangan negara.
“Fit and proper test di Komite IV akan dilakukan pada pertengahan September ini,” kata Nawardi, Senin (7/9/2026).
Sebanyak 23 nama calon Anggota BPK RI telah diterima DPD RI dari DPR RI pada 31 Agustus 2026 melalui surat Nomor R/10568/PVW.02/8/2026 yang ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melakukan tahapan pendaftaran, seleksi administrasi dan uji publik.
Dalam uji kelayakan nantinya, Komite IV akan menilai sejumlah aspek, mulai dari integritas, kapabilitas teknis, rekam jejak profesional hingga pemahaman calon terhadap tata kelola keuangan negara.
Pemahaman mengenai desentralisasi fiskal dan pengawasan dana transfer ke daerah (TKD) juga menjadi perhatian. Menurut Nawardi, kapasitas tersebut penting karena pengelolaan keuangan negara memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.
Komposisi calon juga menunjukkan latar belakang yang beragam. Selain berasal dari internal BPK, terdapat kandidat dari KPK, Ombudsman RI, kementerian, lembaga pengawasan, akademisi, BUMN, lembaga keuangan hingga sektor teknologi finansial.
Keragaman tersebut dinilai dapat memperluas perspektif dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Pengawasan keuangan negara tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis audit, tetapi juga pemahaman terhadap persoalan di sektor strategis seperti kehutanan, energi, migas, ekonomi digital dan jaminan sosial.
Adapun 23 calon Anggota BPK RI yang akan mengikuti fit and proper test di Komite IV DPD RI yakni:
Anis Fauzan – Advokat.
Prof. Agung Nur Prabohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFrA – Guru Besar UNS.
Kiagus Ibrahim Kholil, S.E., CFE., CHFI. – Analis Ahli Madya KPK.
Dr. A. Iskandar Zulkarnain, CRP., CIFM., GRCP., CIB., RIFA., CWC. – Komisaris Independen perusahaan fintech berbasis di Singapura.
Dr. Ir. Martuama Saragi, S.T., M.M., CSFA, IPU – Pemeriksa Ahli Utama BPK RI.
Imbuh Agustanto, S.E., Ak., M.M., M.H., CFrA, CA – Kepala SPI BP Batam.
Jodi Purgito – Pensiunan PNS RRI Bengkulu.
Ir. Laksmi Wijayanti, MCP., CGCAE., QIA. – Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.
Diana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ACPA – Pemeriksa Ahli Madya BPK RI.
Ir. Sofredi Ansyah, M.B.A. – Mantan Anggota Komite Audit LPS.
Bunyamin, S.E., M.H., Ak., QIA, CIAE, QCRO, CACP – Kepala Internal Audit PT Asuransi Jiwa IFG dan Tenaga Ahli Ekonomi & Keuangan DPD RI.
Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CA., Ak., CSFA, CFRA, CGCAE – Anggota BPK RI.
Iggi Haruman Achsien, S.E., MBA. – Komisaris Independen PT PLN Indonesia Power.
Hasbi Anshory, S.E., M.M. – Anggota Komite BPH Migas.
Asep Rahmat Suwandha, S.E., Ak., M.M., CC., CFE., CRGP., CAFG., CESGRC. – Konsultan Keuangan, GRCC dan Anti-Korupsi.
Dr. Muhammad Imam Bagus Asmara, S.H., M.H., MH.Li. – Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ombudsman RI.
Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd. – Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora RI.
Kartika Sismiantari, S.T., M.T., CRMP., CFE., CertDA., CertSF., CIA Practitioner – Auditor Kementerian ESDM.
Yapit Sapta Putra – Anggota Komite BPH Migas.
Sapta Haryana, S.E., M.M. – PNS BPK RI.
Adrie Handria, S.Ak., M.Ak. – Senior Analis DSPK Bank Indonesia.
Urip Nurhidayat – Direktur PT Electronic Data Interchange Indonesia.
Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman, S.IP., M.A.P. – Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI Persero.
Dengan latar belakang yang beragam tersebut, proses fit and proper test menjadi tahapan penting bagi DPD RI untuk memastikan calon yang dinilai tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan pemahaman yang memadai mengenai pengawasan keuangan negara.
Masukan masyarakat sebelum proses uji kelayakan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Komite IV dalam melihat kandidat secara lebih utuh, termasuk rekam jejak dan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
