BLORA, Sudutkota.id – Musim kemarau 2026 menjadi ujian bagi kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora mencatat sebanyak 149 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan yang tersebar di 15 dari 16 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, hingga kini distribusi air bersih baru menjangkau 113 desa dan kelurahan. Artinya, masih terdapat puluhan wilayah yang masuk dalam peta potensi kekeringan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Kepala BPBD Kabupaten Blora, Widodo, mengatakan pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan sejak Juli 2026 berdasarkan laporan dari kecamatan dan kondisi di lapangan.
“Dari hasil lapangan dan laporan dari kecamatan, ada 149 desa kelurahan yang memang berpotensi mengalami kekeringan,” kata Widodo, Sabtu (29/8/2026).
Persoalan tersebut berpotensi semakin berat lantaran musim kemarau diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD serta komunikasi dengan masyarakat, kekeringan diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
“Ini kemarau masih panjang. Diperkirakan nanti sampai bulan November,” ujarnya.
Kemampuan Dropping Air Terbatas
Di tengah potensi kekeringan yang meluas, kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan air bersih juga menghadapi persoalan biaya operasional.
Widodo mengatakan BPBD sebelumnya memperkirakan mampu melakukan dropping sekitar 1.300 tangki. Namun, setelah memperhitungkan kenaikan biaya BBM untuk kendaraan operasional, jumlah tersebut diperkirakan hanya sekitar 1.000 tangki hingga Oktober.
“Kalau awalnya kami menganggarkan bisa mendroping sekitar 1.300 tangki, setelah dihitung berdasarkan konsumsi BBM yang sekarang, perkiraan saya sampai Oktober sekitar 1.000 tangki,” jelasnya.
Dari perkiraan tersebut, sebanyak 313 tangki bersumber dari APBD Kabupaten Blora. Sementara 156 tangki lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak.
Jika melihat jumlah desa dan kelurahan yang berpotensi terdampak mencapai 149 wilayah, keterbatasan jumlah dropping ini menjadi perhatian tersendiri. Terlebih, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November.
Widodo sendiri belum dapat menyebutkan secara pasti total anggaran yang disiapkan untuk penanganan kekeringan. Anggaran tersebut tersebar untuk kebutuhan air, BBM, hingga perjalanan dinas.
Jati dan Banjarejo Paling Parah
Kondisi paling parah dilaporkan terjadi di Kecamatan Jati, khususnya Desa Pengkol dan Jagung. Sementara Kecamatan Banjarejo juga menghadapi persoalan serius karena hampir seluruh desanya dilaporkan mengalami kekeringan.
“Kekeringan yang paling parah itu Kecamatan Jati, desanya Pengkol dan Jagung. Berikutnya Kecamatan Banjarejo, hampir semua desa mengalami kekeringan yang parah,” ungkap Widodo.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Blora bukan sekadar kebutuhan air bersih sementara. Ketergantungan terhadap dropping air berulang setiap musim kemarau juga menjadi persoalan yang perlu mendapat solusi jangka panjang.
BPBD mendorong pembangunan sumur bor dan pencarian sumber air baru agar penanganan kekeringan tidak terus bergantung pada distribusi air menggunakan tangki.
“Harapan saya ke depan sumur bor menjadi prioritas. Kita nanti menganggarkan untuk mencari sumber-sumber itu, sehingga saat melakukan proposal, sumber-sumber itu sudah ada,” katanya.
Menurut Widodo, keberadaan titik sumber air yang sudah terpetakan akan memudahkan pemerintah ketika mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2026 Lebih Parah dari 2025
Dibandingkan 2025, kondisi tahun ini dinilai jauh lebih berat. Pada 2025, BPBD bahkan tidak melakukan dropping air karena kondisi kemarau cenderung basah.
“Kalau dibandingkan 2025 dengan 2026, 2026 lebih parah. 2025 tidak ada dropping air karena sepanjang tahun itu kecenderungannya kemarau basah,” pungkasnya.
Dengan prediksi kekeringan hingga November, persoalan utama Pemkab Blora kini bukan hanya memastikan distribusi air tetap berjalan, tetapi juga memastikan bantuan mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak serta menyiapkan sumber air permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
