SIDOARJO, Sudutkota.id – Pemerintah Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, menegaskan relokasi kegiatan belajar mengajar (KBM) TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) Karangpuri dilakukan karena kondisi gedung sekolah yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Setelah dikosongkan, lahan bekas sekolah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala Desa Karangpuri, Reni Susilowati, mengatakan relokasi sekolah bukan semata-mata dilakukan karena adanya pembangunan KDMP.
Menurutnya, kondisi bangunan sekolah sebelumnya memang telah mengalami kerusakan sehingga tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai tempat belajar.
Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar siswa dipindahkan ke fasilitas yang berada di Balai Desa Karangpuri.
“Memang sekolahnya sudah tidak layak. Jadi kami relokasi terlebih dahulu. Setelah itu, lahan bekas sekolah tersebut digunakan untuk pembangunan KDMP,” ujar Reni, waktu di temui dikantornya, pada Senin (24/8/2026).
Reni menjelaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) Karangpuri sebenarnya telah berupaya menyiapkan gedung pengganti. Pemdes bahkan sempat merencanakan pembangunan melalui APBDes Dana Desa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 juta.
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran Dana Desa tahun ini. Pemdes juga telah beberapa kali mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai realisasi pembangunan.
“Saya sudah memperjuangkan. Awalnya saya mau bangunkan dengan Dana Desa sekitar Rp200 juta, tetapi ternyata anggaran tahun ini belum cukup. Sudah berkali-kali saya kirimkan proposal, tapi belum ada realisasinya,” kata Reni.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemdes Karangpuri telah menyediakan lahan untuk pembangunan gedung sekolah baru di kawasan Balai Desa. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 21 x 13 meter.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Khudori, meminta pembangunan gedung pengganti TK DWP Karangpuri segera menjadi prioritas. Hal itu dinilai penting agar para siswa tidak terlalu lama mengikuti pembelajaran di fasilitas sementara.
Dhamroni menyarankan agar sebagian program top down yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan gedung sekolah tersebut.
Selain itu, Pemdes Karangpuri diminta kembali mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pembangunan gedung pengganti dapat dimasukkan dalam program pembangunan pada tahun anggaran 2028.
“Pendidikan tetap harus diprioritaskan. Sekolah yang sudah direlokasi harus segera dibangun agar anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang layak,” pungkasnya.
