Sudutkota.id– Penghapusan alokasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 menuai perhatian DPRD Jawa Timur.
Program yang selama ini dikenal memberikan akses kredit berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan skema pembiayaan baru yang mampu menggantikan manfaat Prokesra.
Menurutnya, keberlanjutan akses permodalan dengan bunga terjangkau menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM tetap mampu bertahan dan berkembang.
Selama ini, kata Fuad, Prokesra menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membantu pelaku usaha memperoleh modal kerja tanpa terbebani bunga kredit yang tinggi. Program subsidi bunga tersebut dinilai berhasil memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ke depan kita harus lebih teliti dalam melakukan perencanaan agar program-program unggulan Pemprov tetap bisa dirasakan masyarakat. Pelaku UMKM di Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya akses permodalan berbunga murah,” ujar Fuad, Senin (13/7/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai penghentian Prokesra tidak boleh membuat pelaku UMKM kehilangan kesempatan memperoleh pembiayaan yang mudah diakses.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan hadirnya kebijakan pengganti yang memiliki manfaat setara sehingga iklim usaha tetap terjaga.
Menurut Fuad, akses pembiayaan yang terjangkau merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.
Dengan dukungan modal yang memadai, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“DPRD berharap tetap ada skema pembiayaan yang memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses kredit. Yang terpenting proses pengajuannya sederhana, tidak berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Fuad juga menilai evaluasi terhadap perencanaan anggaran perlu dilakukan agar program-program yang terbukti memberikan manfaat luas tidak terhenti begitu saja. Menurutnya, kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan ekonomi daerah berjalan konsisten.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menghadirkan solusi konkret sehingga pelaku UMKM tetap memperoleh akses permodalan yang terjangkau.
“Dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, sektor UMKM diyakini akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur di tengah berbagai tantangan,” pungkasnya.
