Sudutkota.id– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang belakangan ini disuarakan melalui aksi demonstrasi didengar dengan serius oleh pemerintah dan DPR RI. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (31/08/2025).
Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah sepakat untuk mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan serta memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” terangnya dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (01/09/2025).
Selain itu, Presiden juga mengumumkan kesepakatan antara pimpinan DPR dan ketua umum partai politik untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota legislatif yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI terhitung mulai 1 September 2025,” tegasnya.
Prabowo meminta DPR membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan kelompok sipil.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” katanya.
Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan konstitusional, sebagaimana dijamin UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, serta International Covenant on Civil and Political Rights.
“Namun apabila terdapat tindakan anarkis, perusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” sambungnya.
Presiden juga mengingatkan aparat untuk berlaku adil dan aktif melindungi masyarakat.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tegasnya.
Terkait insiden saat demonstrasi, Prabowo memastikan Polri telah memeriksa petugas yang diduga melakukan pelanggaran.
“Saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ucapnya.
Sebagai wujud keterbukaan pemerintah, Prabowo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Presiden juga mengimbau seluruh elemen bangsa menjaga persatuan melalui semangat gotong royong.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” katanya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah ketua umum partai politik, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. (ama)
