Sudutkota.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat terus mendapat sorotan di daerah.
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, H. Rokhmad, S.Sos, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program tersebut. Khususnya terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada para siswa.
Rokhmad menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Malang, mendukung program MBG karena bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
“Program ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dan kami di daerah pada dasarnya mendukung saja demi kebaikan bersama, terutama untuk membantu pemenuhan gizi siswa,” ujar Rokhmad, Senin (9/3/2026).
Namun demikian, ia menekankan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang serius agar pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan para pelajar.
Rokhmad menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Karena itu, ia meminta agar makanan yang dikirim dari penyedia tidak langsung dibagikan kepada siswa tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
“Sekolah wajib memastikan makanan itu dalam kondisi baik. Sebelum dibagikan kepada siswa, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu oleh pihak sekolah,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang menurun hingga makanan yang tidak layak konsumsi.
Rokhmad juga menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam penyediaan makanan pada program MBG.
Menurutnya, tidak semua SPPG memiliki kualitas yang buruk. Bahkan, ada sejumlah SPPG yang sudah berupaya menjaga standar kebersihan dan kualitas makanan dengan baik.
Namun ia menyayangkan jika SPPG yang telah bekerja secara profesional justru ikut terdampak citranya akibat adanya kasus di tempat lain yang tidak memenuhi standar.
“Kasihan juga bagi SPPG yang sudah memberikan kualitas makanan yang baik. Karena ada beberapa yang tidak memenuhi standar, akhirnya semua ikut terkena imbas,” jelasnya.
Ia mencontohkan salah satu kejadian yang sempat viral di media sosial, yakni temuan makanan yang masih terdapat belatung saat dibagikan kepada siswa di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Contohnya yang sempat viral di Lowokwaru itu, ada makanan yang ditemukan masih ada belatungnya. Ini tentu harus menjadi perhatian serius agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” katanya.
Karena itu, Rokhmad mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat mulai dari proses produksi di SPPG, proses distribusi, hingga pemeriksaan oleh pihak sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Malang akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk program MBG yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kesehatan anak.
“Tujuan program ini sebenarnya baik, yakni meningkatkan pemenuhan gizi siswa. Tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan masalah dan tetap memberikan manfaat bagi anak-anak kita,” pungkasnya.
