Sudutkota.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membangun Sky Walk di kawasan Kayutangan Heritage mulai menuai sorotan dari kalangan legislatif.
DPRD Kota Malang mengingatkan agar proyek tersebut tidak sekadar mengejar tampilan modern, tetapi benar-benar disiapkan dari sisi pembiayaan, pengelolaan, hingga perawatan jangka panjang.
Sky Walk sendiri merupakan jalur pejalan kaki yang dibangun melayang di atas permukaan jalan atau kawasan tertentu. Fasilitas ini umumnya dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keselamatan pedestrian, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan ikon kota jika dikelola dengan baik.
Anggota DPRD Kota Malang Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya tidak menolak pembangunan fasilitas baru. Namun, ia mengingatkan agar Pemkot tidak gegabah dan memastikan manfaatnya benar-benar terasa.
“Selama tujuan pembangunan itu bisa menyedot animo dan kedatangan pengunjung, ya positif saja. Baik Sky Walk atau pembenahan JPO agar lebih milenial dan menarik anak muda, itu tidak masalah,” ujar politisi muda Partai NasDem pada Sudutkota.id, Jumat (27/2/2026)
Meski memberi lampu hijau secara konsep, Dito mengingatkan bahwa banyak proyek infrastruktur publik terlihat bagus saat awal diresmikan, tetapi kemudian kurang optimal karena minim perawatan.
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada konsistensi pengelolaan setelah proyek berdiri.
“Yang terpenting ketika nanti dibangun adalah bagaimana dimaksimalkan dan dirawat. Jangan sampai terbengkalai,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkot Malang perlu belajar dari daerah lain yang sukses menjadikan Sky Walk sebagai ikon kota karena didukung manajemen yang kuat dan perawatan rutin.
Dito juga mengungkapkan bahwa hingga kini rencana Sky Walk Kayutangan masih sebatas wacana dan belum masuk pembahasan anggaran di DPRD Kota Malang.
Karena itu, ia mendorong agar skema pembiayaan tidak membebani APBD. Politisi NasDem tersebut menyarankan Pemkot membuka opsi pendanaan alternatif seperti CSR atau sumber non-APBD lainnya.
“Saya kira lebih baik tidak menggunakan APBD. Bisa lewat CSR atau skema non-APBD supaya anggaran daerah bisa diprioritaskan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak,” jelasnya.
Selain aspek anggaran, Dito juga menyoroti persoalan klasik pengelolaan fasilitas publik di Kota Malang, yakni masih rendahnya rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat maupun lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai, tanpa kesadaran kolektif untuk menjaga, fasilitas publik berpotensi cepat rusak atau kumuh meski dibangun dengan biaya besar.
“Yang penting itu perasaan memiliki dan merawat. Jangan sampai masyarakat hanya datang lalu tidak punya kepedulian menjaga,” ujarnya.
Dito bahkan menyinggung masih ditemukannya pelanggaran di ruang publik, seperti aktivitas merokok di kawasan Alun-alun, sebagai indikator bahwa edukasi publik masih perlu diperkuat.
Ke depan, DPRD mendorong Pemkot Malang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik Sky Walk, tetapi juga menyiapkan strategi pengelolaan, pengawasan, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Dito, keterlibatan lintas OPD serta partisipasi publik menjadi kunci agar setiap aset kota dapat berumur panjang.
“Kalau sense of belonging kuat, aset-aset Kota Malang bisa terawat, awet, dan benar-benar memberi manfaat jangka panjang,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap rencana Sky Walk Kayutangan dikaji secara matang dan tidak tergesa direalisasikan. Dewan menekankan, proyek baru harus benar-benar terukur, agar tidak berakhir sebagai bangunan megah yang kehilangan fungsi di kemudian hari.
