Sudutkota.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batu memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKS menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Nurudin Muhammad Hanifah, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah Pemerintah Kota Batu dalam penyusunan Raperda APBD 2026. Menurutnya, APBD memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah merumuskan proyeksi pendapatan yang realistis dan merata, terutama dalam mengoptimalkan PAD sebagai pilar utama kemandirian fiskal daerah,” ujarnya, Senin 13 Oktober 2025.
Dalam dokumen Raperda tersebut, PAD Kota Batu ditargetkan mencapai Rp345,92 Miliar, sedangkan total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,18 Triliun. Fraksi PKS mencermati bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur keuangan daerah, yang menandakan tingginya ketergantungan terhadap dana pusat.
“Karena itu, PKS mendorong Pemkot Batu untuk lebih serius menggali potensi lokal melalui diversifikasi pendapatan yang berkelanjutan, terutama dari sektor pariwisata, pertanian, dan pengembangan ekonomi berbasis UMKM,” katanya.
Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap langkah rasionalisasi belanja yang dilakukan pemerintah daerah, seperti pengurangan perjalanan dinas dan penghapusan kegiatan non-prioritas semisal studi banding dan capacity building. Meski demikian, Nurudin mengingatkan agar efisiensi tidak dilakukan secara membabi buta dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Rasionalisasi anggaran, harus diarahkan pada pengurangan belanja yang tidak produktif sambil memastikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan perhatian utama,” katanya.
Ketua Komisi A ini juga menegaskan pentingnya penyelarasan APBD dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelarasan ini penting agar arah pembangunan daerah berjalan konsisten dan terukur.
“Dalam bidang pendidikan, meski anggarannya telah memenuhi ketentuan minimal, Fraksi PKS menilai masih perlu peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama dalam hal fasilitas dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Pendidikan yang berkualitas, menurut kami (PKS.red), menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS turut menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 168,88 Miliar, yang menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Nurudin menilai, langkah rasionalisasi yang diambil pemerintah daerah sudah tepat, namun tetap perlu disertai perencanaan matang dan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif agar penyesuaian anggaran tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk menyejahterakan masyarakat serta bisa memperkuat PAD melalui sektor-sektor produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan yang unggul, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Batu,” tuturnya.
