Sudutkota.id – Fraksi Partai Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyatakan mendukung penuh pengesahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa catatan kritis.
Sorotan tajam disampaikan terhadap persoalan infrastruktur drainase, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar tepat sasaran.
“Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan rapat paripurna DPRD Kota Malang terkait pengambilan keputusan atas laporan pertanggungjawaban Wali Kota. Dari tujuh fraksi, semuanya menyatakan menyetujui,” ujar juru bicara Fraksi Nasdem PSI, Drs. Suyadi, MM, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (7/7/2025).
Meski disetujui, Suyadi menekankan pentingnya langkah evaluatif agar pelaksanaan APBD ke depan berjalan lebih optimal.
“Pada prinsipnya semua fraksi memberikan catatan positif. Namun penyempurnaan tetap dibutuhkan agar pelaksanaan APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti prioritas pembangunan yang mendesak, salah satunya perbaikan infrastruktur dasar seperti sistem drainase.
“Karena kita sudah mulai memasuki musim hujan, maka perbaikan drainase harus segera dilaksanakan secara menyeluruh. Ini penting untuk mencegah banjir dan menjadi perhatian utama dalam realisasi anggaran,” tegas anggota Komisi D tersebut.
Selain infrastruktur, Fraksi Nasdem PSI juga memberi perhatian serius terhadap isu sosial, khususnya anak putus sekolah. Berdasarkan data terakhir, jumlah ATS di Kota Malang mengalami penurunan. Namun, masih ditemukan persoalan terkait ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
“Dulu datanya sekitar 5.000 anak, kini sudah jauh berkurang. Tapi sebagian ternyata sudah tidak tinggal di Malang, meski masih tercatat sebagai penduduk. Dinas Pendidikan telah melakukan pendekatan dan verifikasi dengan berbagai pihak. Kami optimis penanganan ATS di Malang makin membaik, apalagi Kota Malang jadi pilot project nasional untuk penanganan ATS,” ungkap Suyadi.
Ia juga mengapresiasi kehadiran program Sekolah Rakyat sebagai upaya alternatif dalam menjangkau anak-anak dari keluarga tak mampu. Namun, ia mengingatkan bahwa seleksi peserta program tersebut harus benar-benar ketat dan berbasis data yang akurat.
“Sekolah Rakyat ini penting, apalagi berbentuk boarding school. Tapi seleksinya harus tepat. Jangan sampai yang menerima justru bukan yang benar-benar membutuhkan. Kita harus pastikan program ini menyentuh warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi,” tegasnya.
Menurut Suyadi, semua program pemerintah harus dilihat sebagai langkah positif, namun tetap perlu ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Ia berharap seluruh kebijakan dan anggaran difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Saya dan Fraksi Nasdem PSI berharap ke depan tidak ada lagi anak yang tidak mendapat akses pendidikan. Semua program harus menjawab kebutuhan nyata warga di bawah, bukan sekadar proyek formalitas,” pungkasnya.
Terkait wacana subsidi tes narkoba dari pemerintah daerah, Suyadi menyebut hal tersebut bisa dipertimbangkan jika memang dibutuhkan masyarakat. “Kalau memang itu jadi kebutuhan dasar dan berdampak luas, tentu bisa dikaji lebih lanjut,” tutupnya.(mit)
