Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama, meski pemerintah daerah tengah menghadapi isu efisiensi anggaran pada tahun 2026.
Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, menekankan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh menghambat agenda strategis terkait kesehatan anak.
Hal tersebut disampaikan Wawali Ali, usai memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinsos P2AP3KB, Selasa (9/12/2025), di Mini Block Office Balai Kota Malang.
“Pak Wali dan saya tidak terpengaruh isu efisiensi. Stunting tetap prioritas. Masih ada lebih dari 2.000 anak berpotensi stunting, dan itu fokus kami,” ujarnya.
Isu percepatan penurunan stunting juga menjadi amanat RPJMN 2025–2029, termasuk melalui Program Makan Bergizi (MBG) Gratis yang diklaim dapat menutup celah risiko kurang gizi di daerah. Menurut Wawali Ali, program tersebut justru dapat dioptimalkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada penanganan stunting.
“Dalam program MBG, 10 persen porsinya memang diarahkan untuk ibu hamil. Ini bagian dari upaya pemenuhan gizi. Jadi efisiensi anggaran tidak terlalu berdampak pada program stunting karena sudah ada skema yang mengalokasikan porsi untuk itu,” jelasnya.
Berdasarkan data e-PPGBM hingga Oktober 2025, angka stunting di Kota Malang berada pada posisi 8,51 persen atau 2.887 balita. Pemerintah menargetkan percepatan penurunan dengan berbagai strategi dari hulu hingga hilir.
Program tersebut meliputi, bimbingan perkawinan terintegrasi di KUA dan majelis keagamaan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, peningkatan cakupan ASI eksklusif, pemberian PMT pada ibu hamil dan balita kurang gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan ketahanan pangan bergizi, optimalisasi Tim Percepatan Penanganan Stunting, serta penguatan kualitas dan ketepatan data.
Wawali Ali menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang kuat dari seluruh perangkat daerah.
“Harapan saya, rakor hari ini menghasilkan kesepakatan program yang benar-benar terintegrasi, baik intervensi spesifik maupun sensitif,” ungkapnya.
Selain kolaborasi lintas perangkat daerah, ia juga menyoroti pentingnya dukungan pentahelix dari unsur swasta, dunia usaha, komunitas hingga akademisi.
“Sinerginya harus kuat. Kebijakan ini perlu dibantu berbagai kelompok dari luar agar percepatan pengentasan stunting bisa tercapai,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinsos P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito, menegaskan bahwa rakor lintas sektor tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan memantau capaian program stunting.
“Rakor ini juga untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, sekaligus merumuskan solusi bersama agar upaya penurunan stunting bisa lebih efektif,” ujarnya.
