Sudutkota.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (29/8/2025).
Rapat yang dipimpin jajaran pimpinan DPRD itu berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Malang, dihadiri unsur eksekutif maupun legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada efisiensi penggunaan anggaran, pengalokasian dana untuk program prioritas, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan Kota Malang sebagai salah satu lokusnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S, menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan, efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah bukan sekadar pemangkasan, melainkan pengalihan alokasi anggaran menuju sektor yang lebih penting dan strategis.
“Sebetulnya untuk apa ya, balik lagi untuk masyarakat. Karena kemarin banyak efisiensi, pastinya ada beberapa anggaran yang mesti dialokasikan ke hal-hal yang penting sesuai dengan instruksi pusat. Tidak ada proyek besar yang dirancang selain yang sudah menjadi bagian dari PSN. Itu yang kami garis bawahi, agar betul-betul bisa di-backup di sisa tahun anggaran ini,” kata Amitya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini belum optimal. Menurutnya, jika BUMD dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder, kinerjanya akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di Komisi B, kita sudah menganalisa potensi BUMD. Jika dikawinkan dengan stakeholder lain, BUMD bisa menggenjot kinerja. Walaupun dampaknya belum signifikan tahun ini karena waktunya sempit, tapi ini akan jadi modal besar untuk tahun depan,” jelasnya.
Baik DPRD maupun Pemerintah Kota Malang sama-sama menekankan pentingnya menyambut pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kota Malang. Keikutsertaan Malang sebagai lokus PSN disebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik.
“PSN ini harus kita sambut dengan baik bersama-sama. Karena bagaimanapun ini akan memberi manfaat besar untuk masyarakat Kota Malang,” tutur Amitya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Malang sudah melakukan langkah-langkah efisiensi melalui penerbitan tiga Peraturan Wali Kota (Perwali). Pergeseran anggaran dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita sudah keluarkan tiga Perwali untuk melakukan pergeseran anggaran. Semua itu sesuai dengan ketentuan pusat. Ada program-program prioritas yang harus kita alokasikan, sehingga ada kegiatan yang digeser. Langkah ini juga kami konsultasikan ke provinsi agar tepat sasaran,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, program-program prioritas yang masuk dalam APBD Perubahan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, serta sejumlah kegiatan yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya dukungan terhadap pelaksanaan PSN di Kota Malang.
“Di dalam KUA-PPAS perubahan ini, kita tinggal menetapkan alokasi sesuai arahan pusat. Ada PSN, ada pendidikan, kesehatan, koperasi, hingga program bantuan untuk masyarakat. Efisiensi ini kami arahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” jelasnya.
Meski terdapat pergeseran anggaran, Wahyu optimistis target realisasi APBD Perubahan 2025 akan tetap tercapai. Menurutnya, tren positif pendapatan daerah selama tahun berjalan menjadi dasar keyakinan tersebut.
“Insya Allah, kalau melihat tren positif sampai sekarang, target realisasi APBD bisa tercapai. Kami yakin efisiensi yang dilakukan justru membuat program lebih terarah, tanpa mengurangi kualitas layanan untuk masyarakat,” tegasnya.
