Daerah

DPRD Kota Malang Soroti Operasional SPPG di Bulan Ramadan, Tegaskan Sistem Distribusi dan Kualitas Makanan

8
×

DPRD Kota Malang Soroti Operasional SPPG di Bulan Ramadan, Tegaskan Sistem Distribusi dan Kualitas Makanan

Share this article
DPRD Kota Malang Soroti Operasional SPPG di Bulan Ramadan, Tegaskan Sistem Distribusi dan Kualitas Makanan
Asmualik, ST, Anggota Komisi D DPRD dari Fraksi PKS.(foto:sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Operasional SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) selama bulan Ramadan menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D dari Fraksi PKS, H. Asmualik, ST, menegaskan bahwa penyesuaian sistem distribusi dan kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Menurut Asmualik, secara mekanisme, pelaksanaan SPPG di bulan Ramadan tetap berjalan seperti biasa. Namun terdapat penyesuaian pada jenis dan ketahanan makanan yang dibagikan, khususnya bagi peserta non-3B.

“Intinya tetap berjalan seperti hari normal, hanya saja menu disesuaikan agar bisa tahan sampai waktu berbuka puasa. Makanannya dalam bentuk kemasan sehat dan siap santap,” ujarnya kepada Sudutkota.id, Rabu (18/2/2026).

Dalam skema Ramadan, distribusi dilakukan dengan sistem dua tote bag. Satu tote bag dikirim kepada penerima, dan keesokan harinya tote bag sebelumnya diambil kembali. Menu yang disiapkan meliputi roti, buah, kurma (opsional), telur, serta makanan kering siap makan yang dinilai cukup aman dikonsumsi saat berbuka.

Untuk peserta yang tidak berpuasa, seperti ibu menyusui dan sebagian ibu hamil, pelayanan tetap diberikan seperti biasa menggunakan ompreng serta tambahan makanan kering siap santap. Sementara bagi ibu hamil yang menjalankan puasa, menu akan disesuaikan.

“Pendataan dilakukan langsung dengan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah berpuasa atau tidak. Dari situ kita sesuaikan,” jelasnya.

DPRD juga mengingatkan agar seluruh pelaksana SPPG memperhatikan kualitas dan keamanan makanan. Asmualik menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan imbauan tertulis agar menghindari makanan yang berisiko cepat basi, terutama yang mengandung santan.

“Sudah ada surat imbauan. Jangan sampai makanan yang diterima justru tidak layak konsumsi saat buka puasa. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan di lapangan harus diperketat mengingat makanan akan dikonsumsi beberapa jam setelah distribusi. DPRD, kata dia, akan terus melakukan monitoring agar program bantuan gizi selama Ramadan benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan keluhan.

“Ramadan jangan sampai menjadi celah munculnya persoalan baru. Program harus tetap berjalan, tapi kualitas dan keamanan pangan wajib jadi prioritas,” pungkas Asmualik.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *