Sudutkota.id – Persoalan layanan kesehatan di Kota Malang kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak dinonaktifkan akibat pembaruan data sosial, hingga meningkatnya temuan kasus HIV, TBC dan ISPA di sejumlah wilayah, dinilai perlu penanganan serius dan terintegrasi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo ST MT, menyampaikan hal tersebut pada, Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut terungkap dari laporan dan aspirasi para kader kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan di masyarakat.
“Kader kesehatan adalah ujung tombak. Mereka yang setiap bulan berinteraksi langsung dengan warga, dari bayi, balita, ibu hamil, sampai lansia. Mereka yang pertama kali tahu kondisi riil di lapangan,” ujar politisi Partai Gerindra dari Dapil Lowokwaru itu.
Salah satu persoalan paling krusial adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Menurut Ginanjar, kondisi ini berkaitan dengan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada perubahan desil atau kategori kesejahteraan masyarakat.
Perubahan tersebut membuat sebagian warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) mendadak terhapus atau berpindah kategori, sehingga kepesertaannya tidak lagi aktif.
“Ini menjadi perhatian kita karena memang harus dilakukan ground checking (verifikasi). Ada perubahan desil yang menyebabkan data masyarakat berpindah. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyelaraskan data,” terang Ginanjar.
Ia menegaskan, persoalan administratif tidak boleh sampai mengorbankan hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. DPRD meminta agar proses verifikasi dilakukan cepat dan akurat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan yang sangat bergantung pada BPJS PBI.
“Jangan sampai orang sakit justru harus berhadapan dengan masalah data. Ini menyangkut keselamatan dan hak hidup warga,” tegasnya.
Selain soal BPJS, kader kesehatan juga melaporkan adanya peningkatan temuan kasus penyakit menular seperti HIV, TBC, dan ISPA di wilayah Sukun dan Sumbersari.
Ginanjar menyebut, meningkatnya angka temuan kasus harus dilihat secara objektif. Di satu sisi, hal itu memunculkan keprihatinan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem deteksi dini berjalan lebih aktif.
“Dengan cakupan pemeriksaan yang semakin luas, temuan kasus terlihat meningkat. Di satu sisi kami prihatin, tapi di sisi lain ini menunjukkan kinerja yang baik karena kasus bisa ditemukan lebih cepat dan segera ditangani,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar peningkatan deteksi tidak berhenti pada pendataan semata. Pemerintah Kota Malang harus memastikan ketersediaan obat, pendampingan pasien, serta edukasi berkelanjutan untuk menekan penularan.
Menurutnya, tanpa intervensi serius, penyakit menular seperti HIV dan TBC bisa menjadi bom waktu kesehatan masyarakat, apalagi jika disertai stigma sosial yang membuat pasien enggan berobat.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Malang menargetkan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS dan TBC, pada 2026.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penganggaran, serta perlindungan hak pasien.
“Kita butuh regulasi yang komprehensif. Penanganan penyakit menular tidak bisa parsial. Harus ada kepastian anggaran, sistem rujukan yang jelas, dan perlindungan bagi pasien,” kata Ginanjar.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan peran kader Posyandu dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Tanpa kader, menurutnya, banyak persoalan kesehatan tidak akan terdeteksi sejak dini.
“Posyandu tetap eksis karena kader lah yang menjadi ujung tombak. Mereka yang paling dekat dengan warga dan rutin melakukan sosialisasi serta edukasi kesehatan,” tandasnya.
