Sudutkota.id – Upaya Pemerintah Kota Malang dalam menekan kasus campak mulai menunjukkan hasil signifikan. Dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya belum mendapatkan imunisasi lengkap, kini tersisa sekitar 1.400 anak.
Meski telah mengalami penurunan drastis, DPRD Kota Malang menegaskan jika pekerjaan ini belum selesai.
Anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menekankan bahwa sisa 1.400 anak tersebut harus segera dituntaskan melalui program kejar imunisasi (catch-up campaign) agar tidak menjadi celah penyebaran penyakit.
“Penurunannya memang signifikan, dari 20 ribu menjadi 1.400 anak. Tapi justru ini fase krusial. Yang tersisa ini harus dikejar sampai tuntas, karena sedikit saja yang terlewat bisa berdampak luas,” tegasnya saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Jumat (10/4/2026).
Ginanjar menjelaskan, meningkatnya kasus campak saat ini merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, banyak anak, terutama usia 0 hingga 1 tahun tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap karena berbagai keterbatasan layanan kesehatan.
“Kita menghadapi efek dari kekosongan imunisasi saat pandemi. Anak-anak yang lahir di masa itu sekarang memasuki usia rentan, dan mulai terdampak. Ini bukan hanya di Malang, tapi fenomena nasional,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Malang telah mengambil langkah cepat dengan melakukan imunisasi massal pada tahun 2025 lalu. Bahkan, cakupan usia yang disasar diperluas hingga 13 tahun, tidak hanya berhenti di 59 bulan seperti standar nasional.
“Ini langkah progresif. Artinya pemerintah tidak hanya normatif, tapi juga adaptif melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.
Namun demikian, Ginanjar mengingatkan bahwa persoalan utama di Kota Malang bukan sekadar jumlah anak yang belum diimunisasi, melainkan ketimpangan sebaran.
Ia menyebut sekitar 95 persen anak sudah mendapatkan imunisasi, sementara 5 persen sisanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Ini yang jadi masalah. Lima persen itu tidak tersebar merata, tapi menumpuk di wilayah seperti Puskesmas Janti dan Kedungkandang. Kalau mengelompok seperti ini, potensi penularannya jauh lebih tinggi,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan, tingginya mobilitas masyarakat turut memperbesar risiko penyebaran.
Berdasarkan penelusuran pada 2025, ditemukan adanya kasus yang berasal dari luar daerah, terutama dari wilayah yang telah lebih dulu mengalami kejadian luar biasa (KLB) seperti Sumenep dan Jember.
“Ada mobilitas warga ke daerah KLB, lalu kembali ke Malang dan membawa virus. Apalagi di wilayah padat seperti Kedungkandang, penularannya bisa sangat cepat,” jelasnya.
Ginanjar menegaskan bahwa imunisasi tetap menjadi langkah paling efektif dalam mencegah penyebaran campak, khususnya pada kelompok usia balita yang paling rentan.
Ia menilai upaya lain seperti penggunaan masker tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan kekebalan tubuh yang memadai.
“Yang paling rentan itu anak-anak usia di bawah lima tahun. Tidak realistis kalau kita mengandalkan disiplin masker pada anak-anak. Maka imunisasi lengkap itu mutlak,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai capaian penurunan jumlah anak yang belum diimunisasi merupakan hasil kerja keras pemerintah. Namun, keberhasilan ini harus dijaga dengan kolaborasi yang lebih luas.
Menurutnya, masih ada sebagian masyarakat yang memiliki pandangan negatif atau ragu terhadap imunisasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif.
“Perlu pendekatan yang lebih humanis. Tidak cukup hanya penjelasan medis, tapi juga pendekatan kultural dan spiritual. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kota Malang melalui Komisi D mendorong pemerintah kota untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat guna memperkuat edukasi dan percepatan imunisasi.
“Ini harus jadi gerakan bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kalau semua pihak terlibat, saya optimistis 1.400 anak ini bisa segera terimunisasi, dan kita bisa menutup celah penyebaran campak di Kota Malang,” pungkasnya.
