Nasional

Sisa Kuota XL Hangus Sepihak, Putusan MK Diabaikan?

7
×

Sisa Kuota XL Hangus Sepihak, Putusan MK Diabaikan?

Share this article
Suasana ruang tunggu dan pelayanan prima di XL Center Surabaya. (Foto: Sudutkota.id/Tri Widayanto)

SURABAYA, Sudutkota.id – Praktik penghangusan sisa kuota data internet secara sepihak masih membayangi konsumen telekomunikasi di Indonesia. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang praktik tersebut dan pemerintah menerbitkan aturan pelaksananya, keluhan hilangnya hak digital konsumen kembali mencuat di Surabaya.

Hidayat (nama samaran), salah satu pelanggan setia penyedia layanan seluler XL dengan nomor registrasi 08180364xxxx, mengaku dirugikan hingga puluhan gigabita (GB) dalam dua bulan terakhir. Sisa kuota internet yang telah ia bayar lunas raib begitu saja saat memasuki batas akhir masa tenggang.

Berdasarkan catatan riwayat penggunaan yang ia kumpulkan, kerugian pertama terjadi pada 29 September 2026 dengan sisa kuota mencapai 26 GB. Peristiwa serupa kembali berulang pada 30 Oktober 2026, di mana sisa kuota sebesar 29 GB kembali lenyap dari akunnya. Total sebanyak 55 GB hak data miliknya hangus tanpa mekanisme akumulasi (rollover) maupun kompensasi.

Selain hilangnya kuota, Hidayat menyoroti kejanggalan sistem pemotongan waktu yang diterapkan oleh sistem XL. Jika sebagian besar operator seluler lain menetapkan batas akhir masa berlaku paket pada pukul 23.59 waktu setempat, kuota milik Hidayat justru dipangkas habis pada pukul 08.00 WIB di hari terakhir masa tenggang.

“Ini sangat merugikan dan terasa tidak adil bagi konsumen. Kuota itu sudah dibeli lunas, bukan barang gratis. Jika satu pelanggan saja kehilangan 55 GB dalam dua bulan, bisa dibayangkan berapa besar akumulasi keuntungan tidak wajar yang diraup operator dari jutaan pelanggan lain di seluruh Indonesia,” keluh Hidayat saat ditemui di Surabaya.

Manajemen Daerah Terkesan Menghindar

Guna memenuhi kaidah keberimbangan informasi (cover both sides), awak media berupaya mengonfirmasi temuan tersebut langsung ke kantor layanan XL Center Surabaya pada Rabu, 11 November 2026. Namun, upaya klarifikasi di tingkat regional menemui jalan buntu.

Seorang petugas yang mengaku bernama Okka, selaku salah satu leader di XL Center Surabaya, menyatakan keberatan untuk memberikan pernyataan resmi. Ia berdalih bahwa kebijakan sistem kuota dan regulasi pusat bukan merupakan kewenangannya.
“Kami takut salah omong, Pak. Silakan materi konfirmasi dikirimkan ke kami melalui pesan WhatsApp, nanti akan kami teruskan ke pihak kantor pusat di Jakarta agar mereka yang menjawab dalam waktu tiga hari kerja,” ujar Okka singkat saat ditemui di lokasi.

Materi konfirmasi beserta rincian keluhan pelanggan pun telah dikirimkan sesuai prosedur yang diminta oleh pihak XL Center Surabaya. Namun, melewati tenggat waktu tiga hari kerja hingga berita ini diturunkan pada Rabu (18/11/2026), pihak manajemen pusat XL di Jakarta belum memberikan jawaban, klarifikasi, maupun hak jawab resmi terkait dugaan pelanggaran hak konsumen tersebut.

Diduga Menabrak Putusan MK dan Surat Edaran Kemkomdigi

Praktik penghangusan kuota secara sepihak ini memicu sorotan tajam karena dinilai bertentangan dengan payung hukum yang berlaku. Pada Kamis, 23 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja sektor telekomunikasi.

Dalam amar putusannya, MK secara tegas melarang operator seluler menghapus sisa kuota internet pelanggan yang masa aktifnya berakhir. MK menetapkan bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen berstatus sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta merupakan hak milik pribadi yang dilindungi hukum.

Menindaklanjuti putusan konstitusional tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 pada 28 Agustus 2026.
Regulasi teknis ini mewajibkan seluruh operator seluler menyediakan opsi perlindungan sisa kuota tanpa membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

  • Opsi perlindungan yang wajib disediakan meliputi:
    Akumulasi kuota (rollover) ke periode paket berikutnya.
  • Perpanjangan masa aktif sisa kuota hingga habis terpakai.
  • Pengalihan manfaat menjadi bentuk layanan lain seperti pulsa.
  • Kompensasi atau pengembalian dana (refund) yang sepadan.

Ancaman Sanksi Administratif hingga Pencabutan Izin

Pengabaian terhadap kewajiban perlindungan kuota bukan tanpa konsekuensi hukum. Sesuai mekanisme pengawasan dalam SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026, Kemkomdigi melakukan evaluasi bulanan terhadap laporan kepatuhan setiap operator seluler.

Apabila hasil investigasi membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam penghapusan kuota secara sepihak, operator terancam sanksi administratif berjenjang. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Di sisi lain, konsumen yang merasa hak ekonominya dirampas juga memiliki ruang hukum untuk menuntut pemulihan hak secara perdata maupun melapor langsung ke kanal pengaduan resmi negara. Masyarakat diimbau mendokumentasikan bukti tangkapan layar sisa kuota, bukti transaksi, serta nomor tiket pengaduan operator untuk diteruskan ke Pusat Kontak Digital Kemkomdigi melalui Call Center 159.

Hingga kini, ruang hak jawab bagi manajemen XL Axiata tetap terbuka lebar untuk menjelaskan duduk perkara teknis pemotongan kuota pukul 08.00 WIB tersebut, serta komitmen perusahaan dalam mematuhi Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *