JAKARTA, Sudutkota.id – Perubahan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyoroti lemahnya koordinasi pesan pemerintah dan kesenjangan antara narasi keberhasilan dengan kondisi yang dirasakan publik.
Pada awal pemerintahan, Prabowo mengandalkan gaya komunikasi tegas dan instruktif untuk mendorong pelaksanaan program prioritas. Seiring waktu, pendekatannya lebih menonjolkan persatuan nasional, stabilitas politik, dan rekonsiliasi. Namun, perubahan tersebut belum diikuti koordinasi komunikasi yang kuat di antara jajaran pemerintah.
Akibatnya, pernyataan menteri dan kepala lembaga yang tidak sinkron berpotensi memicu polemik. Persoalan juga muncul ketika narasi optimisme pemerintah tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama saat daya beli tertekan.
“Jika komunikasi hanya fokus pada klaim keberhasilan sementara daya beli masyarakat tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik bisa saja menilai klaim keberhasilan itu hanya isapan jempol,” Kata Jamiluddin dalam pandangannya, Senin (19/10/2026).
Menurut Jamiluddin, persoalan tersebut tidak cukup diatasi dengan menyelaraskan pernyataan pejabat. Pemerintah juga perlu memperbaiki pendekatan komunikasi yang terlalu berorientasi pada pelaksanaan teknis, termasuk membangun hubungan yang lebih baik dengan media massa dan jurnalis agar informasi kebijakan tersampaikan secara utuh.
Karena itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu mengutamakan kebutuhan informasi masyarakat, bukan sekadar menyatukan pesan dari pusat. Jamiluddin mendorong pendekatan bottom up agar persoalan dan aspirasi warga menjadi bagian dari komunikasi pemerintah.
“Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya harus sama-sama menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down. Pendekatan komunikasi ini harus didukung adanya sistem komunikasi nasional,” ujarnya
Jamiluddin menjelaskan, sistem komunikasi nasional diperlukan untuk menghubungkan pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pengambil kebijakan.
“Sistem komunikasi nasional itu diperlukan untuk mengalirkan pesan dari pusat ke daerah dan sebaliknya,” tegasnya
