JAKARTA, Sudutkota.id – Rencana penghapusan sistem otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat dukungan anggota DPD RI, Hilmy Muhammad.
Namun, ia mengingatkan penerapan kebijakan tersebut harus disertai sistem penilaian yang objektif dan pendampingan bagi siswa yang belum memenuhi kompetensi.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai kenaikan kelas seharusnya didasarkan pada penguasaan materi dan kemampuan siswa, bukan sekadar formalitas administratif.
“Saya secara tegas mendukung rencana kebijakan Pak Abdul Mu’ti, Mendikdasmen. Kebijakan ini justru adalah bagian dari upaya mendasar untuk menaikkan mutu pendidikan kita,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
Meski demikian, ia menilai siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak boleh sekadar dinyatakan tidak naik kelas tanpa pendampingan. Pemerintah perlu memastikan sekolah memiliki mekanisme asesmen yang transparan, program remedial, serta bimbingan intensif agar siswa mendapat kesempatan memperbaiki kemampuan belajarnya.
“Kritisi dan catatan dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan di parlemen, adalah pengingat penting bahwa transisi kebijakan ini harus dikawal dengan sistem asesmen yang adil, objektif, dan transparan,” katanya.
Gus Hilmy juga menyoroti kesiapan guru dan sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat dan dinas pendidikan daerah perlu menyediakan instrumen penilaian yang memadai serta pendekatan psikologis agar siswa tidak mengalami stigma akibat ketertinggalan belajar.
Ia menilai penghapusan otomatis naik kelas perlu diikuti penguatan peran guru dalam mengukur pencapaian kompetensi siswa. Namun, kebijakan ini juga menuntut kejelasan standar penilaian dan dukungan bagi sekolah agar tidak menambah beban peserta didik.
“Pendidikan adalah ikhtiar memanusiakan manusia dan menyiapkan bekal masa depan yang kokoh. Memaksakan anak naik kelas saat fondasi akademisnya rapuh sama saja dengan menumpuk masalah di masa depan mereka,” ujar Gus Hilmy.
