MANOKWARI, Sudutkota.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan tingkat kemiskinan di wilayahnya turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (12/10/2026).
Dominggus mengatakan, penurunan angka kemiskinan itu menjadi salah satu perkembangan dalam pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat.
“Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri,” kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat.
Ia menjelaskan, tingkat kemiskinan di Papua Barat menurun secara bertahap, dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
Perbaikan juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2025, IPM Papua Barat tercatat sebesar 68,48 atau meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 67,69.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,19 persen. Adapun rasio gini per Maret 2026 berada di angka 0,384.
Dari sisi perekonomian, Dominggus menyebut ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (c-to-c). Pada triwulan IV 2025, ekonomi daerah tersebut tumbuh 4,73 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
“Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy),” ujarnya.
Dominggus menegaskan, perbaikan indikator ekonomi dan pembangunan harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan tiga program prioritas, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dominggus, kondisi geografis Papua Barat masih menjadi tantangan dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Kendala itu terutama dihadapi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, dan pegunungan.
Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, serta pengangguran membutuhkan penanganan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, tetapi juga dari pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dominggus juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menghadapi kemajuan teknologi.
Di sisi lain, Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam di sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi tersebut dapat menjadi penggerak perekonomian daerah apabila dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah provinsi turut mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita memiliki tanggung jawab menjaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil,” kata Dominggus.
Peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan dengan menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
