KOTA MALANG, Sudutkota.id – Polemik pembatasan jumlah atlet pelajar Kota Malang yang diberangkatkan ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 terus menjadi sorotan. Sejumlah atlet yang tidak masuk kuota keberangkatan dari pemerintah daerah terpaksa menghadapi pilihan berat: mengeluarkan biaya secara mandiri atau menunggu kepastian dukungan pembiayaan.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, akhirnya angkat bicara terkait viralnya keluhan orang tua atlet yang putra-putrinya tidak masuk dalam daftar atlet yang dibiayai Pemerintah Kota Malang.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (9/10/2026), Arif menegaskan bahwa keputusan pembatasan tersebut belum sepenuhnya final. Disporapar masih berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang untuk mencari kemungkinan tambahan pembiayaan bagi atlet yang dinilai memiliki potensi meraih medali.
“Jadi, kemarin itu sebenarnya belum final. Kami masih akan berkoordinasi dengan KONI. Nanti akan kami sampaikan setelah ada keputusan final, kira-kira KONI bisa membantu memberangkatkan beberapa atlet tambahan yang memiliki potensi,” ujar Arif.
Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari keterbatasan anggaran keberangkatan atlet untuk mengikuti Popda XV Jawa Timur 2026. Dari total usulan 423 atlet yang diajukan oleh 28 cabang olahraga (cabor), Disporapar hanya memiliki kemampuan anggaran untuk memberangkatkan sekitar 200 atlet dan 30 ofisial.
Kondisi itu memaksa Disporapar bersama KONI melakukan seleksi terhadap atlet yang akan diberangkatkan. Pertimbangan utama yang digunakan adalah potensi prestasi dan peluang meraih medali dalam kompetisi.
Arif menjelaskan, ketika awal menerima amanah memimpin Disporapar Kota Malang, anggaran yang tersedia untuk kegiatan Popda hanya sekitar Rp 400 juta, dengan Rp 300 juta di antaranya dialokasikan untuk bonus atlet berprestasi.
Dengan anggaran awal tersebut, jumlah atlet dan ofisial yang bisa diberangkatkan diperkirakan hanya sekitar 70 orang.
Setelah kebutuhan dihitung dan pembahasan anggaran dilakukan, Disporapar menyampaikan bahwa pemberangkatan sekitar 200 atlet membutuhkan anggaran minimal Rp 1 miliar. Anggaran tersebut mencakup jersey, perlengkapan pertandingan, penginapan, transportasi, uang saku, hingga asuransi.
Sementara itu, apabila seluruh usulan sekitar 400 atlet dapat diberangkatkan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar.
Namun, kemampuan anggaran pada 2026 hanya sekitar Rp 1 miliar lebih untuk keberangkatan atlet, ditambah Rp 300 juta untuk bonus prestasi.
“Dari usulan yang disampaikan kepada kami, totalnya ada 423 atlet dari 28 cabang olahraga. Karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa memberangkatkan semuanya,” jelasnya.
Disporapar bersama KONI kemudian menggelar pertemuan dengan perwakilan 28 cabor untuk menentukan atlet yang dinilai paling berpeluang menyumbangkan medali bagi Kota Malang.
Arif menyebut, keputusan tersebut bukan berarti atlet yang tidak masuk kuota tidak memiliki kemampuan. Namun, keterbatasan pembiayaan membuat pemerintah daerah harus menentukan prioritas.
Dampak keterbatasan anggaran tidak hanya dirasakan oleh atlet perorangan, tetapi juga sejumlah cabang olahraga beregu.
Arif mencontohkan cabang sepak bola. Pada awalnya, kebutuhan satu tim diperkirakan sekitar 30 atlet. Namun, setelah dilakukan efisiensi, jumlah pemain yang diberangkatkan disepakati hanya 20 orang, meskipun kebutuhan ideal tim sepak bola mencapai 22 pemain, terdiri atas 11 pemain inti dan 11 pemain cadangan.
Pemangkasan juga berdampak pada cabang olahraga bola voli, bola basket, dan voli pantai.
Menurut Arif, seluruh kabupaten/kota peserta Popda juga mengirimkan atletnya sehingga Kota Malang harus mengatur komposisi kontingen dengan anggaran yang tersedia
.
Karena itu, strategi pemilihan atlet menjadi penting. Ia mencontohkan atlet atletik yang memiliki kemampuan bertanding di lebih dari satu nomor dapat dipertimbangkan untuk mengikuti dua nomor pertandingan, sepanjang sesuai ketentuan kompetisi.
Strategi serupa dapat diterapkan pada cabang olahraga renang dan cabang lainnya untuk memaksimalkan potensi atlet yang diberangkatkan.
“Kita harus memakai strategi dan memaksimalkan potensi atlet yang ada di Kota Malang. Jangan sampai strategi yang sudah disusun tidak mampu menghasilkan prestasi maksimal saat pertandingan Popda 2026,” tegasnya.
Di tengah pembatasan kuota tersebut, persoalan lain muncul bagi atlet yang tetap ingin mengikuti Popda melalui pembiayaan mandiri.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani wali atlet, peserta jalur mandiri diwajibkan menanggung sendiri kebutuhan keberangkatan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga seragam kontingen.
Surat tersebut juga memuat klausul bahwa atlet jalur mandiri melepaskan hak untuk mengajukan klaim bonus, insentif, maupun penghargaan dari Pemerintah Kota Malang apabila berhasil meraih medali.
Selain itu, mereka tidak didaftarkan dalam perlindungan asuransi BPJS yang dibiayai pemerintah daerah. Klausul surat pernyataan juga mengatur pembebasan tanggung jawab Pemkot Malang atas tuntutan hukum maupun finansial jika terjadi cedera, gangguan kesehatan, kecacatan, hingga kematian selama mengikuti pertandingan.
Arif beralasan, anggaran bonus sebesar Rp 300 juta telah disiapkan untuk atlet yang diberangkatkan dengan pembiayaan pemerintah. Pemberian bonus kepada seluruh atlet, termasuk yang berangkat secara mandiri, dikhawatirkan melampaui kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami khawatir bonusnya tidak cukup. Apakah atlet yang kami berangkatkan bisa meraih medali semua, belum tentu. Begitu juga yang berangkat mandiri, bisa jadi memperoleh medali,” ujarnya.
Ia menambahkan, atlet yang dibiayai pemerintah mendapatkan perlindungan melalui BPJS, sedangkan atlet mandiri tidak memperoleh fasilitas tersebut karena tidak tersedia anggaran untuk membiayainya.
“Kita antisipasi dari awal. Kalau yang diberangkatkan dari Pemkot diasuransikan melalui BPJS, yang mandiri tidak karena tidak ada anggarannya,” tandasnya.
Menanggapi keluhan orang tua atlet yang kemudian ramai diperbincangkan, Arif mengatakan Disporapar telah mengupayakan sejumlah alternatif agar lebih banyak atlet tetap dapat mengikuti kompetisi.
Salah satunya adalah meminta dukungan KONI Kota Malang untuk membantu pembiayaan atlet tambahan yang dinilai memiliki peluang berprestasi. Namun, hingga Jumat (9/10/2026), jumlah atlet tambahan yang dapat dibantu belum dipastikan.
Arif mengaku telah melakukan koordinasi dan pembahasan, termasuk menyampaikan persoalan tersebut dalam pertemuan dengan pihak terkait di Jakarta. Meski demikian, ia belum dapat memastikan berapa atlet yang nantinya memperoleh tambahan dukungan.
“Kami masih koordinasi dengan KONI. Kalau saya inginnya semua berangkat, tetapi karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat menghasilkan solusi sehingga atlet yang memiliki potensi tidak kehilangan kesempatan untuk berkompetisi.
Bagi wali atlet yang memilih jalur mandiri, Disporapar memperkirakan kebutuhan biaya berkisar Rp 667.000 hingga Rp 841.800 per hari. Perkiraan itu mencakup kebutuhan makan, transportasi, dan penginapan selama mengikuti kompetisi.
Namun, Arif menegaskan bahwa angka tersebut merupakan rancangan perhitungan kebutuhan, bukan nominal wajib yang harus dibayarkan setiap wali atlet. Pengeluaran dapat ditekan apabila keluarga memiliki alternatif tempat tinggal atau konsumsi, misalnya dengan menginap di rumah kerabat.
“Itu hanya reng-rengan. Kalau wali atlet punya alternatif, misalnya menginap di rumah saudara atau makannya ikut saudara, tidak ada masalah. Tidak harus membayar segitu. Yang wajib kan hanya jersey untuk bertanding,” pungkasnya.
