Sudutkota.id – DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang agar pelaksanaan pasar murah selama bulan suci Ramadan tidak hanya digelar di tingkat kecamatan, tetapi juga menjangkau masing-masing kelurahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang, H. Eddy Widjanarko, S.AP, dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa program pangan murah harus merata dan tepat sasaran, terutama di tengah tren kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan kebutuhan dapur lainnya.
“Saya selalu mendorong program pangan murah melalui Dispangtan maupun Diskopindag. Kalau bisa, jangan hanya di lima kecamatan, tetapi digelar sampai masing-masing kelurahan supaya lebih merata dan tidak terjadi penumpukan pembeli di satu titik,” tegas Eddy, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, pelaksanaan di tingkat kelurahan akan memudahkan akses masyarakat kecil dan meminimalkan potensi praktik borong oleh pihak-pihak tertentu. Ia juga mengingatkan agar mekanisme distribusi diperketat untuk mengantisipasi adanya pengepul yang memanfaatkan selisih harga.
“Pendistribusian harus tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak justru memborong. Ini program untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi pengawasannya harus ketat,” ujarnya.
Eddy menilai, jika memang sudah ada subsidi harga hingga sekitar 50 persen, maka dampaknya harus benar-benar signifikan. Ia berharap penurunan harga dalam pasar murah tidak sekadar simbolis, tetapi mampu menekan beban belanja rumah tangga selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.
“Momentum Ramadan sampai Lebaran ini kebutuhan meningkat. Karena itu saya minta dinas terkait lebih aktif, lebih masif, dan menjangkau sampai kelurahan,” tandasnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal kebijakan ini agar pasar murah bukan sekadar agenda rutin, melainkan solusi konkret menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kota Malang.
