Sudutkota.id – SMAN Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap wali murid dengan dalih sumbangan pengembangan institusi.
Melalui Komite Sekolah, wali murid siswa baru disebut diminta membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan, yang kerap disebut sebagai uang gedung.
Praktik tersebut dinilai menabrak aturan pendidikan gratis serta larangan pungutan di sekolah menengah atas negeri.
Dugaan pungli ini mencuat setelah sejumlah wali murid mengeluhkan besarnya biaya yang harus dibayarkan, bahkan mencapai jutaan rupiah per siswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, wali murid diwajibkan membayar beberapa komponen biaya, di antaranya angsuran pengembangan fisik (uang gedung) sebesar Rp2.000.000, uang pengembangan pendidikan atau infak wajib Rp165.000 per bulan, serta pembelian seragam sekolah dengan nominal sekitar Rp1.155.000.
“Disebut sumbangan, tapi jumlahnya sudah ditentukan. Kalau tidak bayar, kami khawatir anak kami didiskriminasi di sekolah,” ujar NF, salah satu wali murid SMAN Bandarkedungmulyo, Senin 19 Januari 2026.
NF menjelaskan, pungutan tersebut dibebankan kepada siswa Tahun Pelajaran 2024/2025 yang saat ini duduk di kelas XI. Ia menyebut, dalam rapat komite yang digelar, wali murid tidak diberi ruang untuk berdialog ataupun bernegosiasi.
“Judulnya rapat, tapi keputusannya sudah ditentukan sepihak. Ini bukan sumbangan, tapi kewajiban bayar,” tegasnya.
Rapat antara pihak sekolah, komite, dan wali murid disebut berlangsung dalam tiga gelombang, masing-masing diikuti sekitar 50 wali murid.
Dalam pertemuan itu, hadir kepala sekolah hingga ketua komite. Pihak komite menyampaikan bahwa dana wajib tersebut akan digunakan untuk pengembangan pendidikan fisik dan nonfisik.
NF juga menuturkan, pihak sekolah sempat membandingkan besaran pungutan tersebut dengan sekolah lain di Jombang. Bahkan kepala sekolah menyebut nominal infak Rp165.000 per bulan masih tergolong ringan.
Ironisnya, meski uang bulanan tersebut diklaim untuk kegiatan ekstrakurikuler, siswa masih kerap dipungut biaya tambahan untuk kegiatan ekskul. “Kami sebenarnya menolak, tapi dipaksa harus bayar,” keluh NF.
Hal senada disampaikan wali murid lain berinisial AHR. Ia menilai praktik pungutan di SMAN Bandarkedungmulyo melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam aturan tersebut ditegaskan, komite hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela, bukan pungutan yang bersifat wajib dan ditentukan jumlahnya.
AHR mengutip Pasal 1 ayat 4 Permendikbud No. 75/2016, yang menyatakan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orangtua yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktunya. Sementara Pasal 1 ayat 5 menegaskan, sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat.
“Sekolah harus patuh aturan, tidak bisa seenaknya melakukan pungutan,” tandasnya.
Gelombang protes wali murid pun terus berlanjut. Terbaru, pada saat pengambilan rapor 19 Desember 2025 lalu, puluhan wali murid mendatangi ruang administrasi sekolah yang saat itu melayani pembayaran uang gedung, infak, dan seragam.
Mereka menuntut agar pihak sekolah membatalkan pungutan yang dinilai tidak sesuai aturan. Saat itu, M. Muklis yang menerima keluhan wali murid menyampaikan pernyataan yang justru memicu kemarahan.
“Dia bilang, ini sebagai rasa syukur karena anak diterima di sekolah negeri,” kata AHR menirukan ucapan tersebut. “Ini logika yang keliru,” imbuhnya.
Sementara itu, Humas SMAN Bandarkedungmulyo, Yatim Mardiyono, menyatakan pihak sekolah tidak mengetahui secara langsung soal uang gedung dan infak, serta menyarankan wali murid berkoordinasi dengan komite sekolah.
Meski sempat berjanji memfasilitasi pertemuan, hingga kini hal tersebut belum terealisasi.
Upaya konfirmasi kepada Ketua Komite SMAN Bandarkedungmulyo, Irianto, juga belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan tidak merespons panggilan telepon hingga berita ini diturunkan.
