Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, pada rapat paripurna yang digelar, Rabu (12/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Malang menegaskan bahwa Pemerintah Kota tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, meskipun dinamika ekonomi menyebabkan perubahan pada struktur pendapatan daerah.
“Penurunan pendapatan daerah memang bisa berdampak pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Namun Pemerintah Kota Malang akan tetap berjuang melanjutkan program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat,” kata Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna tersebut.
Ia memaparkan, pendapatan daerah Kota Malang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,176 Triliun, meningkat menjadi Rp2,365 Triliun pada tahun 2025, meski sempat mengalami perlambatan di beberapa sektor. Menurutnya, kondisi ini merupakan cerminan dari situasi ekonomi yang fluktuatif, baik secara nasional maupun daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi publik, khususnya dalam hal pengelolaan pajak daerah dan retribusi.
“Kami sudah melakukan pembenahan sistem pengelolaan dan distribusi, termasuk penerapan buku digital interaktif yang bisa diakses masyarakat. Langkah ini bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin masyarakat melihat dan merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan,” imbuhnya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PKB yang menyoroti persoalan infrastruktur di kawasan perdagangan, Wali Kota menyampaikan bahwa perbaikan akses jalan di Pasar Induk Gadang akan segera dilakukan setelah proses penataan pedagang selesai.
“Pemkot telah menyiapkan rencana perbaikan jalan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan pedagang agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi,” jelasnya
Dalam pandangan Fraksi PKS yang menyoroti pentingnya komunikasi antara Pemkot Malang dan pemerintah pusat, Wahyu menjelaskan bahwa koordinasi lintas lembaga terus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi penurunan dana transfer dari pusat.
“Langkah-langkah strategis kami lakukan melalui koordinasi langsung dengan kementerian terkait serta upaya sinkronisasi program lintas instansi. Tujuannya agar alokasi dana pusat tetap mendukung program pembangunan daerah,” paparnya.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar menyoroti strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak dan efisiensi retribusi. Menjawab hal itu, Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang telah melangkah ke arah digitalisasi sistem pembayaran pajak.
“Melalui digitalisasi, kami ingin mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperluas jangkauan wajib pajak. Prinsipnya adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap teknologi,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga menyebutkan bahwa Pemkot tengah mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan penguatan kinerja BUMD.
“Kami mendorong BUMD agar lebih produktif, efisien, dan mampu membuka peluang ekonomi baru,” tambahnya
Menjawab pandangan sejumlah fraksi lain, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kota Malang.
“Kami percaya pembangunan kota hanya bisa berhasil jika dilakukan secara gotong royong. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat harus berjalan bersama,” tutur Wahyu.
Ia mencontohkan, bentuk kolaborasi itu telah diwujudkan melalui pengembangan ekosistem digital dan berbagai forum yang melibatkan banyak elemen. Pemerintah juga membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam riset dan inovasi kebijakan.
Selain itu, Pemkot Malang juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk mitigasi banjir dan pengelolaan sampah. Melalui Satgas Banjir, pemerintah terus melakukan edukasi, penegakan aturan, serta koordinasi dengan DPRD dan lembaga terkait.
“Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kami ingin setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada keberlanjutan,” tutupnya.
