Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang mulai memaparkan platform anggaran sementara untuk tahun 2026. Dalam pemaparan resmi tersebut, Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah akan difokuskan pada keseimbangan belanja dan pembiayaan, dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, Jumat (12/9/2025) sore kemarin.
Berdasarkan data yang ditampilkan, pendapatan daerah Kota Malang tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 2.192.944.756.911. Angka tersebut menjadi pondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya untuk program prioritas yang telah dicanangkan dalam visi 10 Dasa Bakti.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2.300.155.834.291,28. Jumlah ini lebih besar daripada proyeksi pendapatan, sehingga pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan daerah senilai Rp 107.211.077.380,28 untuk menutup defisit sekaligus menjamin kelancaran program pembangunan.
Wali Kota Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut harus diarahkan secara tepat sasaran.
“Pendapatan dan belanja daerah bukan sekadar angka. Ini adalah instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun pembangunan infrastruktur yang inklusif,” tegasnya.
Menurut Wahyu, dinamika ekonomi yang terus berubah, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif. Karena itu, arah kebijakan fiskal Kota Malang tahun 2026 akan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, sehingga setiap rupiah anggaran dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta birokrasi yang adaptif agar pengelolaan anggaran berjalan efektif.
“Penguatan SDM dan birokrasi yang melayani menjadi kunci agar kebijakan fiskal kita tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada hasil nyata bagi kesejahteraan warga Kota Malang,” imbuhnya.
Pemaparan platform anggaran sementara ini menjadi bagian awal dari proses penyusunan APBD 2026 yang akan dibahas bersama DPRD Kota Malang. Dengan langkah awal ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawal pelaksanaan program prioritas kota.
