Sudutkota.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, melontarkan pernyataan keras terkait praktik pungutan liar berkedok parkir di minimarket dan toko modern seperti Indomaret dan Alfamart. Ia menegaskan, semua toko modern yang membayar pajak daerah seharusnya menyediakan parkir gratis bagi konsumennya.
“Kalau sudah bayar pajak daerah, apalagi tokonya tidak menggunakan badan jalan untuk parkir, ya harusnya parkir gratis dong. Itu sudah bagian dari kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Widjaja saat ditemui, Senin (9/6/2025).
Widjaja menyoroti praktik yang kerap merugikan warga: pengunjung baru saja turun dari motor atau mobil, belum sempat belanja, tiba-tiba didatangi orang tak dikenal yang mengaku juru parkir dan menagih uang.
“Kadang-kadang masyarakat kaget. Tulisannya parkir gratis, tapi pas keluar ada orang minta uang. Ini bisa jadi praktik penggelapan. Dan kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya geram.
Sebagai solusi, Dishub Kota Malang menyarankan agar toko modern mulai menata sistem parkir mereka secara lebih profesional. Salah satu yang disarankan oleh Widjaja adalah menugaskan pegawai toko sendiri untuk mengatur parkir pelanggan.
“Mungkin bisa saja karyawan atau pegawai dari toko modern itu juga diberi tugas tambahan untuk membantu pengaturan parkir. Tentunya dengan memakai rompi khusus parkir agar identitasnya jelas, tidak bikin bingung dan tidak disalahgunakan,” tutur Widjaja.
Langkah ini meniru skema yang mulai diberlakukan di kota-kota lain seperti Surabaya, di mana toko modern diminta menyediakan petugas parkir resmi berseragam, bukan sekadar ‘orang random’ yang berdiri dan menarik pungutan tanpa izin.
Widjaja menyebut pihaknya siap memberikan rekomendasi resmi kepada toko-toko modern agar menyiapkan sistem parkir yang tidak membebani masyarakat, tapi tetap menjaga keamanan kendaraan yang terparkir.
“Tujuan utamanya bukan cuma gratis. Tapi bagaimana masyarakat merasa aman, nyaman, dan tidak sungkan. Karena begitu orang datang lalu langsung ditodong, ya bisa-bisa nggak jadi belanja,” ujarnya.
Jika toko modern masih membandel, Dishub Kota Malang membuka opsi untuk menindak secara administratif. “Kalau memang tidak patuh dan masih ditemukan praktik pungli, ya bisa kita evaluasi izinnya. Bisa saja ditertibkan langsung di lapangan,” tegas Widjaja.
Pernyataan ini seakan menjadi alarm keras bagi semua pengelola toko modern di Kota Malang. Di tengah desakan publik agar pemerintah menindak tegas praktik pungutan liar, Dishub tampaknya siap tampil terdepan untuk memastikan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas.(mit)
