Sudutkota.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk menghidupkan kembali PT Batu Wisata Resources (BWR) mulai menunjukkan progres nyata. Setelah lama vakum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu kini bersiap menjalani tahap reaktivasi dan rekrutmen direksi.
Menanggapi itu, apresiasi terhadap kebijakan tersebut datang dari berbagai pihak, salah satunya Suwito, pengacara sekaligus Tenaga Ahli Hukum Pidana & HAM Pemkot Batu. Ia menilai langkah Pemkot Batu sangat tepat untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui peran BUMD.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan Pak Wali untuk mengaktifkan kembali BWR. Kalau memang dibuka seleksi direksi, saya siap berpartisipasi,” katanya, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, kehadiran BWR yang aktif dapat menjadi solusi konkret untuk mengelola potensi lokal seperti sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan potensi lainnya secara terintegrasi.
“BWR bisa jadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar potensi ekonomi Batu benar-benar produktif,” tambahnya.
Dia berharap BWR dapat segera beroperasi kembali, membawa napas baru bagi ekonomi daerah sekaligus membuka peluang.
“Terutama bagi putra-putri terbaik Kota Batu untuk ikut berkontribusi melalui seleksi direksi mendatang,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan proses kebangkitan BWR sudah berjalan. Panitia seleksi (pansel) telah dibentuk untuk menyiapkan tahapan rekrutmen direksi yang akan digelar tahun ini.
“BWR on process untuk dihidupkan kembali. Panselnya sudah ada. Untuk tahap awal, masih memakai nama yang sama karena yang bisa kami ajukan dulu adalah direksi,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Pemkot Batu serius menjadikan BWR sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mampu mengelola potensi unggulan secara profesional dan berkelanjutan.
Cak Nur menjelaskan, proses pengaktifan BWR dilakukan bertahap berdasarkan kajian mendalam. Tahap pertama yakni aktivasi kelembagaan, agar BWR memiliki dasar hukum dan instrumen keuangan yang kuat.
“Step satu itu aktivasi dulu supaya instrumen dan struktur permodalan bisa dimanfaatkan. Setelah itu baru opsi mengganti nama dan menyusun program kerja serta rencana bisnisnya,” jelasnya.
Tahap berikutnya, BWR akan menjalani restrukturisasi dan rebranding, disertai penyusunan program bisnis yang relevan dengan potensi daerah. Sektor yang sedang dikaji antara lain pengelolaan Pasar Induk Among Tani, pertanian, hingga pariwisata.
“Harus ada direktur di tiap bidang, tapi perlu kajian dulu agar tepat. Jangan sampai dibentuk tapi tidak berjalan, nanti percuma,” tegas Nurochman.
Rekrutmen direksi BWR ditargetkan mulai tahun ini, menyusul revisi Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum operasional BUMD tersebut. Menurut Nurochman, perda lama dinilai terlalu kaku dan membatasi ruang gerak BWR.
“Perda yang sekarang tidak perspektif. Harus diubah dulu supaya bisa memanfaatkan sumber keuangan lain di luar APBD, dan tidak perlu membentuk unit baru di tiap sektor seperti pertanian atau UMKM,” ujarnya.
