Sudutkota.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang digelar di Ruang Paripurna, Rabu (26/11/2025), membuka sejumlah persoalan strategis antara pemerintah dan legislatif.
Mulai dari rencana renovasi rumah dinas Wakil Wali Kota, lambannya nomor registrasi (norek) provinsi untuk Ranperda Pemajuan Kebudayaan, hingga dorongan digitalisasi aset dan retribusi yang dinilai masih jauh dari optimal.
Pembahasan juga menyinggung dukungan anggaran untuk penguatan transportasi publik Trans Jatim pada tahun 2026.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menanggapi rencana renovasi rumah dinas yang sebelumnya menuai pertanyaan publik. Menurutnya, kondisi layout rumah dinas saat ini membuat penerimaan tamu tidak representatif.
“Keluhannya banyak. Ruang tamu menyatu dengan kamar utama, jalurnya satu. Kadang tamu harus melewati area pribadi. Itu tidak ideal untuk menerima tamu resmi,” ujar Ali.
Ia menegaskan bahwa rencana renovasi bukan untuk meningkatkan kemewahan melainkan untuk memperbaiki fungsi ruang kerja dan protokoler.
“Kekurangannya memang di ruang penerimaan tamu. Kami serahkan pengajuannya pada OPD. Ini kebutuhan protokol, bukan soal besar-kecil anggaran,” tambahnya.
Ali juga menekankan bahwa penggunaan sistem digital dalam penyusunan anggaran diperlukan agar proses ini lebih akuntabel mulai tahun 2026.
Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnangganing S menyampaikan bahwa dari empat Ranperda prioritas, satu di antaranya Pemajuan Kebudayaan, sebenarnya sudah selesai di tingkat daerah, namun tak bisa diketuk palu karena masih menunggu norek dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Yang pemajuan kebudayaan sudah rampung. Tapi karena noreknya belum keluar, kami belum bisa keluarkan dari pro-pemperda,” tegas Amitya.
Ia berharap seluruh inisiatif daerah bisa tuntas pada tahun anggaran berjalan agar tidak menjadi beban berulang di tahun berikutnya
DPRD juga memantau serapan anggaran Perubahan APBD (PAK) yang hingga awal November masih berada di kisaran 80 persen.
“Cut off-nya awal November. Serapan masih sekitar 80-an persen. Potensi SILPA masih menunggu realisasi akhir bulan ini,” jelasnya.
Sisa anggaran tersebut nantinya akan dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan program tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Amitya menekan pentingnya digitalisasi total dalam pengelolaan aset dan retribusi daerah sebuah pekerjaan rumah besar yang belum benar-benar berjalan.
“Digitalisasi penting agar kita bisa tracking. Berapa retribusi pasar yang masuk? Ada loss tidak? Perputarannya seperti apa, Pasar kita ramai, tapi datanya tidak selalu transparan,” ujarnya.
DPRD juga menilai bahwa keterbukaan data aset dapat membuka peluang investasi baru dari masyarakat maupun investor luar kota.
“Kalau data aset transparan dan bisa diakses publik, itu jadi peluang. Aset yang idle bisa dimanfaatkan lebih produktif,” tambahnya.
Menurutnya, Kota Malang tidak bisa lagi bergantung pada pola lama setelah adanya pemotongan TKD. Kemandirian keuangan daerah perlu dikejar.
Menanggapi operasional Trans Jatim koridor Malang, Amitya menganggap layanan ini sebagai fasilitas publik yang positif, namun belum bisa dievaluasi secara menyeluruh karena masih baru berjalan.
“Kita lihat dulu animo masyarakat dan kendalanya. Baru beberapa hari beroperasi, jadi belum terlihat gambaran lengkapnya,” jelasnya.
Pemasangan CCTV pada armada ia nilai sebagai langkah standar untuk keamanan penumpang, bukan sekadar fitur tambahan.
DPRD memastikan dukungan terhadap integrasi layanan transportasi publik.
“Tahun 2026 ada dukungan anggaran hampir Rp2 miliar. Itu untuk peremajaan angkot feeder dan sistem BTS,” terang Amitya.
Ia mengingatkan bahwa sebelum hadirnya Trans Jatim, DPRD sudah mendorong agar angkot sekolah dan angkot reguler diberdayakan sebagai feeder sehingga tetap terlibat dalam ekosistem layanan transportasi kota.
