Sudutkota.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap kritis namun konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kota Malang.
Sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering dan buka puasa bersama yang digelar DPD PKS Kota Malang bersama wartawan, Minggu (8/3/2026), di Kantor DPD PKS Kota Malang.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pengurus dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang dengan para jurnalis, sekaligus forum diskusi mengenai berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Malang.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, H. Asmualik, ST, mengatakan bahwa keberadaan wartawan memiliki peran penting dalam membantu wakil rakyat memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, tidak sedikit informasi terkait persoalan di Kota Malang justru pertama kali diketahui melalui pemberitaan media. Dari informasi tersebut, Fraksi PKS kemudian melakukan pembahasan internal untuk mencari solusi yang bisa diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Teman-teman wartawan sering menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Dari situ kami juga mendapatkan banyak masukan yang kemudian kami diskusikan di fraksi untuk mencari solusi,” ujar Asmualik.
Ia menilai, sinergi antara DPRD dan insan pers sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta memastikan berbagai persoalan masyarakat tidak terabaikan.
Asmualik juga mengajak semua pihak memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk memperkuat kebersamaan dan semangat membangun Kota Malang.
Menurutnya, masa awal kepemimpinan wali kota saat ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang selama lima tahun ke depan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita ingin sejak awal masa pemerintahan ini dikawal bersama. Kalau sejak awal tidak kita kawal, lima tahun bisa berjalan begitu saja tanpa terasa. Karena itu perlu sinergi antara DPRD, pemerintah, dan juga media,” katanya.
Ia mengakui, pemerintah kota tentu telah berupaya maksimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Namun sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD tetap harus memberikan masukan terhadap berbagai kekurangan yang masih ada.
“Secara manusiawi tentu masih ada kekurangan. Di sinilah kita bisa saling melengkapi. Kami dari Fraksi PKS tetap berusaha berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada,” ujarnya.
Asmualik menyebut sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Malang. Salah satunya adalah masalah banjir yang hingga kini masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras.
Selain itu, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius, terutama menjelang tahun ajaran baru yang kerap menimbulkan kegelisahan di kalangan orang tua.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta, agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari sekolah bagi anak-anak mereka.
“Harapannya sekolah yang dekat dengan rumah bisa menjadi sekolah terbaik bagi anak-anak. Baik negeri maupun swasta harus menjadi perhatian pemerintah agar kualitasnya baik dan biayanya tetap terjangkau,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Malang Moh. Syaiful Ali Fatah, S.TP menegaskan bahwa PKS akan tetap menjalankan peran politik secara kritis, konstruktif, dan solutif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan komitmen PKS yang juga disampaikan oleh pimpinan partai kepada Presiden Prabowo Subianto di tingkat nasional.
“Kami menyampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota bahwa PKS akan tetap kritis, konstruktif, dan solutif. Artinya kami akan mendukung kebijakan yang baik, namun juga tetap memberikan catatan jika ada hal yang perlu diperbaiki,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut bertujuan untuk mempertajam kebijakan pemerintah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi dalam setiap program pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Syaiful juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya banyaknya penghargaan yang diraih oleh pemerintah kota, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan hingga 14 kali berturut-turut.
Selain itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang yang mencapai angka 84,89 juga dinilai sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
Meski demikian, ia menegaskan masih ada beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait banjir, sistem drainase, serta pengelolaan sampah perkotaan.
“Masalah banjir dan drainase ini sudah berulang kali menjadi perhatian. Memang ada upaya perbaikan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Namun titik-titik banjir masih cukup banyak sehingga perlu terus didorong penyelesaiannya,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penguatan digitalisasi pengelolaan pasar dan aset daerah.
Menurutnya, penerapan sistem digital dalam pengelolaan aset dan pasar tradisional terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Digitalisasi pasar dan aset ini harus terus diperkuat. Dari beberapa pengalaman yang ada, ketika sistemnya transparan dan digital, pendapatan daerah bisa meningkat cukup signifikan,” jelasnya.
PKS juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Melalui kegiatan media gathering ini, PKS berharap hubungan baik antara partai politik, DPRD, dan insan pers dapat terus terjalin. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan aspirasi warga.
“Kami berharap komunikasi dengan teman-teman wartawan terus terjalin dengan baik. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawal kebijakan publik,” pungkasnya.
