Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Dalam persiapan melaksanakan program tersebut, Tim Pemkot Malang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Erik Setyo Santoso, bersama jajaran perangkat daerah, menghadiri Desk Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dan klarifikasi teknis, terkait kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di semua daerah.
Sebelumnya, Tim Kemensos RI telah meninjau dan menilai kesiapan Kota Malang untuk menjalankan program Sekolah Rakyat. Baik dari sisi sarana prasarana hingga sumber daya manusianya.
Erik menjelaskan, sejumlah tahapan telah dilakukan Pemkot Malang secara intensif. Mulai dari identifikasi dan penyiapan lokasi, bangunan, hingga proses verifikasi calon peserta didik.
“Kami sangat berkomitmen untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo. Ada rangkaian tahapan yang sudah kami lakukan, dan kami juga berbangga karena kementerian-kementerian terkait telah meninjau langsung lokasi di Kota Malang,” beber Erik, Selasa (22/4/2025)
Lebih lanjut dia menjelaskan, Kota Malang memiliki lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan bangunan eksisting yang siap direnovasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
Gedung-gedung tersebut, lanjutnya, sudah dilengkapi ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, bahkan tempat tinggal berupa rumah susun. Yang bisa difungsikan sebagai asrama.
“Semua fasilitas itu sejalan dengan konsep boarding school Sekolah Rakyat,” kata Erik.
Erik juga mengungkapkan, jika Pemkot Malang saat ini tengah menyelesaikan proses verifikasi terhadap calon siswa. Proses ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.
“Saat ini kami masih proses finalisasi. Pastinya untuk tahap awal yang kami siapkan adalah lahan bangunan, kemudian calon-calon murid kami lakukan verifikasi-verifikasi sesuai ketentuan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang masuk dalam desil 1, desil 2, dan seterusnya, di mana kami menyiapkan ada sekian rombongan belajar termasuk nantinya kan guru-guru serta tenaga yang lain,” urainya.
Di bagian lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan, dengan adanya Sekolah Rakyat, visi Kota Malang untuk pendidikan yang merata dan inklusif semakin terwujud.
“Ini akan menjadi peluang emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dan melalui program Sekolah Rakyat ini, hak pendidikan untuk seluruh anak Indonesia terjamin, serta pemerataan kualitas pendidikan pun dapat terwujud,” ujar Wahyu.
Dengan kesiapan fasilitas, dukungan pemerintah pusat, serta kolaborasi lintas kementerian, Kota Malang diharapkan dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Program ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan membuka masa depan lebih baik bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.(mit)
