Sudutkota.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mulyorejo resmi digelar pada Senin (1/12/2025) malam, di aula kelurahan setempat.
Forum yang dihadiri perangkat kelurahan, BKM, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemuda ini menjadi langkah awal penyusunan rencana pembangunan Kelurahan Mulyorejo untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Melalui Musrenbang Kelurahan” tersebut juga dihadiri Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi.
Dalam kesempatan itu, Dito memberikan sejumlah catatan penting terkait penguatan kualitas perencanaan pembangunan.
Dalam penyampaiannya, Dito Arief menegaskan bahwa kelurahan wajib menghadirkan data yang akurat sebelum mengajukan prioritas program ke tingkat kecamatan maupun kota. Menurutnya, tanpa data yang kuat, usulan warga rawan tidak lolos verifikasi atau tumpang tindih dengan program OPD.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan narasi usulan. Kelurahan harus punya data lengkap, mulai dari kondisi drainase, titik rawan banjir, jalan lingkungan yang rusak, hingga peta kebutuhan sosial. Dengan data yang jelas, usulan akan lebih kuat dan membuka peluang besar untuk direalisasikan,” ujar Dito.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa kelurahan masih mengajukan usulan tanpa analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga banyak program akhirnya tertunda atau tidak masuk prioritas kota
Dito menekankan pentingnya koordinasi antara kelurahan, kecamatan, dan OPD teknis sejak awal penyusunan rencana. Ia mengingatkan bahwa banyak usulan warga terhenti di tengah jalan karena tidak sinkron dengan rencana kerja perangkat daerah.
“Kalau koordinasi dari awal tidak diperkuat, maka usulan Musrenbang bisa saja berjalan sendiri tanpa dukungan OPD. Ini sering terjadi, dan akhirnya warga kecewa karena merasa tidak diperhatikan.” jelasnya.
Musrenbang berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta. Sejumlah warga mengangkat persoalan banjir lokal akibat saluran air yang tidak berfungsi optimal, kebutuhan peningkatan jalan kampung, perbaikan PJU, hingga permintaan dukungan untuk program pemberdayaan UMKM.
Selain itu, kebutuhan fasilitas posyandu, ruang pertemuan warga, hingga sarana pelayanan publik juga mengemuka sebagai prioritas yang mendesak.
Dito menegaskan bahwa Fraksi NasDem akan terus mengawal setiap usulan yang relevan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia meminta kelurahan memastikan seluruh aspirasi yang masuk tercatat, diverifikasi, dan diprioritaskan sesuai urgensinya.
“Kami di DPRD siap mengawal, tetapi fondasinya harus kuat dari tingkat kelurahan. Musrenbang bukan formalitas tahunan, tetapi instrumen penting untuk memastikan pembangunan merata dan tepat sasaran,” tegasnya.
Musrenbang Kelurahan Mulyorejo ini selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Sukun sebelum masuk dalam penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2026.
