Sudutkota.id – Suasana di kawasan Jalan Bandulan Baru, Kecamatan Sukun, tampak ramai dan semarak. Pasalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, datang langsung ke Kota Malang untuk meninjau sekaligus meresmikan Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (17/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar telah dijalankan secara nyata di berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Maruarar menyampaikan bahwa hingga 16 Oktober 2025, pemerintah telah berhasil membangun dan menyerahkan 202.267 unit rumah bersubsidi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain itu, masih ada 47 ribu unit dalam proses pembangunan, dan sekitar 2.045 unit siap huni (ready stock) yang segera menunggu proses akad kredit.
“Program ini luar biasa karena bunganya disubsidi lima persen per tahun. Bahkan tahun ini, sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, diberikan tanpa bunga sama sekali. Uang muka hanya 1 persen, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga mendapatkan BPHTB dan PBG gratis,” terang Ara disambut tepuk tangan undangan.
Ia menegaskan, program ini merupakan bentuk nyata dari keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, khususnya di sektor perumahan.
“Coba cek, pernah nggak ada presiden yang kasih BPHTB gratis dan targetkan 350 ribu rumah buat rakyat? Inilah bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil,” ujarnya tegas.
Di tengah acara, Ara juga sempat membuat suasana cair ketika menyampaikan bahwa wartawan pun bisa ikut memiliki rumah subsidi dari pemerintah. Menurutnya, banyak jurnalis yang masuk kategori MBR dan berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
“Teman-teman wartawan juga punya hak, lho. Kalau penghasilannya di bawah ketentuan dan belum punya rumah, silakan manfaatkan. Di Malang, batas penghasilan untuk wartawan single maksimal Rp 8,5 Juta, sementara yang sudah menikah Rp 10 Juta,” ucapnya.
Menurut Ara, keterlibatan wartawan dalam program ini penting, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang menyebarluaskan informasi positif kepada masyarakat luas.
Menteri Ara menjelaskan, rumah bersubsidi yang dibangun pemerintah kini memiliki kualitas yang semakin baik dan layak huni. Ia mencontohkan proyek di Kota Malang yang menawarkan rumah tipe 66 meter persegi dengan harga Rp 166 Juta saja.
“Rumahnya lengkap, dekat dari pusat kota, dan lingkungannya juga sudah tertata. Ini bukti bahwa pemerintah serius menjamin rumah murah tidak berarti murahan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran program ini sangat membantu masyarakat di Kota Malang yang masih berjuang untuk memiliki rumah sendiri.
“Pemkot tentu mendukung penuh program nasional ini. Kami berharap masyarakat Malang bisa ikut memanfaatkan fasilitas rumah bersubsidi ini, terutama bagi ASN, tenaga honorer, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Wahyu.
Ia juga menilai bahwa Kota Malang menjadi lokasi yang strategis untuk pengembangan kawasan perumahan layak huni karena infrastruktur dan kebutuhan hunian terus meningkat setiap tahun.
