Sudutkota.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menggelar aksi damai di halaman kampus Unikama pada Kamis (22/1/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan kampus yang dinilai belum berpihak kepada mahasiswa, terutama terkait minimnya fasilitas perkuliahan serta kurangnya transparansi pengelolaan dana kampus.
Koordinator Lapangan aksi, Yakobus Alfer Rambang, mengatakan bahwa mahasiswa telah lama menyampaikan aspirasi, namun belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari pihak kampus.
“Mahasiswa hanya menuntut hak dasar, seperti fasilitas perkuliahan yang layak, keterbukaan pengelolaan dana, serta kebijakan kampus yang tidak memberatkan mahasiswa,” tegas Yakobus.
Ditambahkan AM Adit, mahasiswa lainnya, mereka menyuarakan enam tuntutan utama. Mulai perbaikan fasilitas kampus seperti AC, proyektor, Wi-Fi, dan kursi perkuliahan, evaluasi dan transparansi dana KIP, khususnya bagi mahasiswa penerima yang tinggal di asrama.
“Selain itu, evaluasi kinerja BAA dan BAU, penghapusan biaya wisuda angkatan 2022, ealuasi kebijakan denda keterlambatan pengambilan ijazah dan evaluasi sistem bimbingan skripsi yang dinilai belum berjalan optimal,” terangnya.
Mahasiswa juga menyoroti kenaikan biaya UKT angkatan 2022 yang disebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, serta mempertanyakan alokasi dana pembayaran yang telah dibayarkan mahasiswa.
Dalam aksinya tersebut, mahasiswa yang mengenakan almamater kampus meminta agar Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dr. Sudi Dul Aji, MSi turun dari ruangan kerjanya untuk memenuhi tuntutan para mahasiswa tersebut.
Dia akhirnya turun dari ruangan dan menemui para mahasiswa. Namun pria ini menolak untuk beraudiensi dengan mahasiswa di halaman depan rektorat. Sudi meminta agar audiensi dilakukan di hall kampus multikultural.
Tentu, keinginannya ditolak mentah-mentah. Sudi memilih meninggalkan mahasiswa yang berdemo dan kembali ke ruangannya. “Kami menilai aksi mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam lingkungan perguruan tinggi,” ucapnya kepada wartawan.
“Sebagian tuntutan mahasiswa itu, sebenarnya telah beberapa kali kami bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa. Seperti sarana dan prasarana, sudah diperbaiki secara bertahap,” ungkapnya.
Namun, lanjut dia, untuk kebijakan yang bersifat besar dan strategis menjadi kewenangan yayasan. “Pihak kampus juga tetap membuka ruang dialog selama aspirasi disampaikan dalam koridor akademik dan dengan cara yang santun,” tegasnya.
Terkait tuntutan seperti penghapusan biaya wisuda, Sudi menyatakan masih perlu pembahasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarangkatan.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) PT PGRI Malang, Dr Christea Frisdiantara mengaku sangat prihatin dengan fasilitas yang kurang baik dan belum diperbaiki.
Sebagai ketua yayasan yang menaungi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, ia mengatakan bila kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk meminta perbaikan fasilitas adalah hal yang wajar dan sah di lingkungan perguruan tinggi.
“Di mana pun, penyampaian aspirasi mahasiswa adalah sesuatu yang baik,” ujarnya. Christea juga mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut bukan kali pertama disampaikan. “Setahu saya, permintaan ini sudah berkali-kali disampaikan,” tambahnya.
“Namun karena belum ada realisasi yang jelas, mahasiswa memilih turun ke lapangan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Apalagi ada denda bila ijazah tidak segera diambil. Ini kan kebijakan nggak baik,” tegas dia.
Sebagai pimpinan yayasan, Christea mengaku masih terus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semua permasalahan di kampus itu. “Bisa saja rektor kami ganti. Kami masih terus berkoordinasi dengan Dikti,” tutupnya.
