Sudutkota.id – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diwarnai aksi unjuk rasa oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Selasa (9/12/2025).
Massa melakukan demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri Jombang, kemudian bergerak menuju kantor Pemkab Jombang dan DPRD Jombang untuk menyuarakan penindakan dugaan korupsi di berbagai instansi daerah.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, dalam orasinya menyebut aksi ini sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kita memikirkan ke depan untuk mengawal kebijakan yang tidak benar dan menyimpang,” ujarnya.
Fattah menyinggung dugaan praktik pungutan liar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, termasuk dugaan pungutan ratusan juta rupiah dalam proses pengisian perangkat desa serta keterlibatan oknum camat.
“Pengisian perangkat desa berbayar, 250 Juta, 150 Juta, camatnya juga dapat 20 Juta,” ungkapnya.
Ia juga menyebut adanya dugaan jual beli jabatan di dinas lain. “Yang jadi Sekdin Perkim itu bekas maling, ya masuk karena bayar. Ini perlu ditelusuri,” katanya.
Menurutnya, praktik tersebut membebani masyarakat dan merusak birokrasi. “Banyak makelar di mana-mana. Korupsi adalah bencana dari segala bencana,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, membenarkan adanya penyampaian laporan dugaan korupsi dari FRMJ.
“Kami kedatangan dari FRMJ. Mereka menyampaikan dukungan dan membawa tiga laporan. Hari ini kita terima, kemudian akan kami telaah,” jelasnya.
Dyah menegaskan komitmen Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. “Kita akan terus berjuang menangani korupsi, karena itu perbuatan yang sangat kompleks yang mengganggu perekonomian dan pembangunan,” ujarnya.
Aksi FRMJ berakhir damai setelah massa menyerahkan laporan dan menuntut transparansi serta penindakan terhadap berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Jombang.
