Sudutkota.id – Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, melayangkan surat terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Malang.
Surat itu terkait pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 2026 yang dinilai harus benar-benar menjunjung sistem merit dan kompetensi.
“Seleksi ini harus menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi berjalan, bukan sekadar formalitas administratif,” kata Wiwid Tuhu, Sabtu (28/02/2026).
Menurutnya, proses seleksi untuk tiga jabatan strategis, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Disperindag, menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
“Ini kesempatan pemerintah menunjukkan keberpihakan pada profesionalisme, bukan kompromi kepentingan,” katanya.
LIRA menyoroti jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang masih diisi pelaksana tugas dalam waktu panjang. Karena kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya prioritas pengisian jabatan definitif serta berpotensi menghambat kebijakan lingkungan yang strategis.
“Daerah tidak boleh terlalu lama dipimpin pejabat sementara, apalagi di sektor vital seperti lingkungan hidup,” ujarnya.
Selain itu, LIRA mengingatkan pentingnya kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi Kepala Satpol PP sesuai ketentuan regulasi, sebab tanpa kewenangan penyidikan yang melekat pada pimpinan, penegakan Perda berisiko tidak efektif dan rawan intervensi.
“Penegakan aturan akan pincang jika komando tidak selaras dengan kewenangan hukum,” ujar Wiwid.
Pada sektor ekonomi, LIRA menilai jabatan Kepala Disperindag harus diisi figur dengan perspektif kewirausahaan, karena dinas tersebut menjadi motor pengembangan industri dan UMKM yang membutuhkan inovasi, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
“Disperindag harus dipimpin orang yang paham pasar, bukan hanya paham administrasi,” tegasnya.
Wiwid juga menyinggung pengalaman seleksi terbuka sebelumnya yang dinilai tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip merit, sehingga memunculkan persepsi publik bahwa faktor kedekatan masih berpengaruh dalam penentuan jabatan strategis di daerah.
“Kami tidak ingin praktik lama terulang dan merusak kepercayaan masyarakat,” katanya.
Melalui surat terbuka tersebut, LIRA menegaskan akan terus mengawal proses seleksi hingga tuntas dan siap memberi apresiasi apabila pemerintah benar-benar menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan integritas.
“Kami akan mendukung penuh jika keputusan diambil murni berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan,” pungkas Wiwid.
