Sudutkota.id – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Untari Bisowarno, menyoroti belum optimalnya akurasi data kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bertema Ramadan sebagai penguat kerukunan dan kebhinekaan bangsa di Kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Panji Suroso, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin (23/2/2026) sore.
Menurut Untari, persoalan data tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat miskin.
“Kalau data tidak akurat, dampaknya bukan hanya administrasi. Warga bisa tertolak saat berobat, dan ini menyangkut hak dasar kesehatan,” tegasnya.
Untari mengungkapkan, dari berbagai pengaduan yang diterimanya, masih ada warga kurang mampu yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan karena status BPJS PBI mereka nonaktif atau tidak terdaftar.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi membuat warga menunda berobat, bahkan ada yang terpaksa membayar mandiri meski secara ekonomi tidak mampu.
“Yang kita khawatirkan, masyarakat sakit tapi tidak berani ke fasilitas kesehatan karena merasa tidak punya jaminan. Ini yang harus kita cegah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan nasional sejatinya dirancang untuk memastikan seluruh warga, khususnya kelompok rentan, mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.
Untari menjelaskan, pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui sistem desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Desil 1–2: kategori sangat miskin
Desil 3–4: kategori miskin/rentan
Desil 5 ke atas: relatif lebih
“Yang menjadi prioritas PBI itu umumnya desil 1 sampai 4. Maka penting sekali masyarakat dicek posisinya ada di desil berapa,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika warga berada di desil 5 ke atas, biasanya tidak lagi memenuhi kriteria PBI dan diarahkan menjadi peserta mandiri.
Namun dalam praktiknya, kata Untari, sering muncul kasus warga yang secara fakta ekonomi masuk kategori rentan tetapi masih tercatat di desil lebih tinggi karena data lama belum diperbarui.
“Ini yang sering terjadi di lapangan. Secara kondisi ekonomi sudah turun, tapi di data masih dianggap mampu. Akibatnya warga tidak bisa mengakses PBI,” tegasnya.
Dalam paparannya, Untari memberi perhatian khusus pada pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, jantung, stroke, dan diabetes yang sangat bergantung pada keaktifan BPJS.
Menurutnya, kelompok ini paling terdampak jika terjadi masalah data. “Pasien cuci darah, kanker, atau jantung itu tidak bisa menunggu. Kalau BPJS-nya bermasalah, risikonya sangat besar bagi keselamatan pasien,” katanya.
Karena itu, ia meminta dinas terkait dan pemerintah daerah memberi perhatian ekstra pada validitas data pasien penyakit katastropik agar tidak sampai terputus dari layanan.
Untari kembali menekankan peran aktif pemerintah daerah. Ia meminta pemda hingga perangkat desa tidak menunggu laporan warga, tetapi proaktif melakukan pemutakhiran data kesehatan masyarakat.
“Ini soal pelayanan dasar. Pemda harus jemput bola, terutama untuk warga rentan, lansia, dan penderita penyakit kronis,” ujarnya.
Menurutnya, momentum Ramadan harus dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan sosial sekaligus pembenahan sistem perlindungan kesehatan.
Di sisi lain, Untari juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status BPJS mereka secara berkala.
Warga yang merasa layak namun belum tercover diminta segera mengurus melalui desa/kelurahan agar bisa diusulkan masuk DTKS dan diaktifkan sebagai peserta PBI.
“Kalau memenuhi kriteria, masih bisa diaktifkan kembali. Jangan menunggu sakit baru mengurus,” pesannya.
Menutup kegiatan, Untari berharap semangat Ramadan dapat memperkuat empati sosial semua pihak untuk memastikan tidak ada warga Jawa Timur yang terhambat akses kesehatannya karena persoalan data.
“Kebhinekaan harus kita wujudkan dalam perlindungan nyata. Negara harus hadir memastikan masyarakat kecil tetap mendapat layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
