Sudutkota.id – DPRD Kota Malang menyoroti pentingnya pemutakhiran dan pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan maupun penganggaran program pemerintah daerah. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S, dalam rapat koordinasi bersama Pemkot Malang, Jumat (29/8/2025).
Amitya menegaskan, tanpa data yang valid, kebijakan maupun penganggaran bisa meleset dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Pemetaan yang akurat diyakininya menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang membutuhkan.
“Pemetaan seperti ini perlu supaya gerak kita dalam penganggaran dan kebijakan tidak buang-buang uang. Apalagi sekarang posisi kita semua harus penuh perhitungan. Bukan berarti pelit dalam memberi bantuan, tapi kita harus tepat sasaran. Jadi teka-teki kebijakan itu harus dijawab dengan data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amitya menekankan bahwa ada dua hal utama yang harus dipastikan. Pertama, hasil pemetaan data harus menjadi sumber rujukan tunggal bagi seluruh perangkat daerah di Kota Malang. Menurutnya, integrasi data akan mencegah terjadinya perbedaan informasi antar instansi yang kerap menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan.
Kedua, pendataan harus dilakukan secara rinci dengan kriteria yang jelas, baik terkait kategori masyarakat penerima manfaat maupun indikator lainnya.
“Kriterianya harus jelas. Apa saja yang dimasukkan dalam data itu, siapa yang termasuk, sehingga benar-benar kelihatan siapa yang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak. Kalau data sudah akurat, maka program pemerintah pun tidak akan salah sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Ketua DPRD menekankan bahwa validitas data tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga sangat penting untuk perencanaan pembangunan jangka panjang di Kota Malang.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sementara DPRD dapat memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran.
“Kalau datanya tidak kuat, maka arah kebijakan bisa meleset. Itulah sebabnya kami mendorong agar pemetaan data ini benar-benar dikerjakan serius, detail, dan transparan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran yang digelontorkan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” pungkas Amitya.
