Sudutkota.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangganing Sirraduhita, menegaskan bahwa kebijakan refocusing anggaran harus tetap mengutamakan pelayanan publik meski ada tekanan pada struktur belanja pegawai. Hal itu ia sampaikan usai rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (30/9/2025).
Amithya mengakui, struktur belanja pegawai tahun ini mengalami peningkatan, salah satunya akibat penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Kondisi tersebut otomatis mengerek belanja pegawai dalam APBD Kota Malang.
“Belanja pegawai pasti naik karena ada komponen tambahan P3K. Yang kita lakukan adalah merasionalisasi, melihat apakah ada bagian dari struktur belanja pegawai yang masih bisa dioptimalkan. Kalau bisa digeser, kita geser, tapi jangan sampai mengorbankan pelayanan publik,” tegas Amithya.
Amithya menambahkan, meski ada keterbatasan anggaran, DPRD bersama Pemkot Malang berusaha menjaga agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Salah satunya dengan strategi cross-cutting, yakni perangkat daerah dengan sasaran yang sama dapat berbagi intervensi program sehingga lebih efisien.
“Kalau ada sasaran program yang sama, biar tidak tumpang tindih, bisa diintervensi dari beberapa kebijakan sekaligus. Itu cara agar masyarakat tetap mendapat layanan maksimal meski anggaran kita terbatas,” jelasnya.
Sebagai langkah efisiensi, Amithya menyebutkan bahwa DPRD juga merekomendasikan pengurangan pada kegiatan yang dianggap tidak terlalu prinsipil. Salah satunya adalah kegiatan kunjungan kerja atau studi banding.
“Tahun ini sebelumnya bisa sampai 500 kegiatan, sekarang kami rasionalisasi hanya sekitar 200. Dari efisiensi itu, anggaran yang bisa dihemat kurang lebih Rp 200 Juta. Yang penting substansi tidak bergeser. Jadi kegiatan tetap jalan, tapi anggarannya ditekan,” ujarnya.
Selain efisiensi, Amithya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun pertama RPJMD Kota Malang tetap fokus pada investasi di bidang pendidikan dasar, khususnya pada sekolah negeri.
“Tahun pertama RPJMD ini memang banyak diarahkan untuk SDN. Itu menjadi bagian penting transformasi lima tahun ke depan,” katanya.
Meski berbagai opsi efisiensi sudah disiapkan, Amithya berharap langkah-langkah ekstrem seperti pemotongan signifikan pada program publik tetap menjadi pilihan terakhir.
“Bagaimanapun, urusan perut masyarakat tidak boleh terganggu. Jadi kalau pun ada opsi pemangkasan besar, itu harus menjadi opsi paling belakang,” pungkasnya.
