Sudutkota.id – Kecamatan Belimbing, Kota Malang, kembali menegaskan peran strategisnya sebagai garda depan keamanan dan ketertiban kota. Pada Rabu pagi (28/5/2025), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Belimbing menggelar pertemuan penting.
Pertemuan yang melibatkan 80 peserta dari unsur TNI, Polri, perangkat kelurahan, Linmas, RT/RW, dan tokoh masyarakat tersebut, bertempat di aula lantai atas Kantor Kecamatan Belimbing.
Agenda dimulai pukul 08.00 WIB dan berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif. Pertemuan ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi rutin, tetapi juga forum strategis untuk merespons tantangan sosial yang makin kompleks di tengah masyarakat urban.
Camat Belimbing, I Ketut Widi E Irawan, membuka acara dengan penegasan bahwa Forkopimcam bukanlah ruang formalitas belaka. “Forum ini punya peran konkret dalam membina wilayah, berkoordinasi dengan TNI-Polri, serta menjamin pelayanan masyarakat yang cepat dan responsif,” ujarnya.
Ia menyebut, kegiatan ini mengacu pada amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Permendagri No. 26 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
Ketut juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur lokal. “Aparat wilayah harus punya pemahaman hukum yang kuat dan kemampuan analisa situasi yang tajam. Ini penting untuk membaca dinamika keamanan yang terus berubah,” tambahnya.
Acara tersebut mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, yang hadir langsung untuk memberikan pengarahan. Dalam pidatonya, Wahyu menyebut Kecamatan Belimbing sebagai “wajah pertama” Kota Malang bagi pendatang dari luar kota.
“Belimbing ini gerbang masuk kota. Dari exit tol utama, kendaraan langsung mengalir ke sini. Maka kondisi sosial, keamanan, dan kenyamanan di Belimbing akan menjadi kesan pertama Kota Malang. Ini bukan wilayah biasa, tapi wilayah strategis,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wahyu menyampaikan lima poin penting sebagai panduan penguatan sistem keamanan dan sosial di wilayah:
Perkuat deteksi dini potensi konflik sosial, dengan mengoptimalkan peran tokoh agama dan masyarakat.
Tingkatkan kapasitas komunikasi publik aparatur lokal, terutama dalam menangani situasi konflik secara humanis.
Gunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan kejadian dan pengawasan lingkungan secara real-time.
Aktualisasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan budaya “guyub rukun” sebagai benteng sosial.
Bangun rasa percaya dan keterbukaan antarwarga, karena ketenteraman dimulai dari batin yang tenteram.
“Ketertiban itu bukan hanya soal pagar rumah yang tidak roboh, tapi juga suasana hati warga yang merasa aman, didengar, dan dihargai,” ucap Wahyu.
Ia juga mengapresiasi situasi kondusif yang selama ini terjaga di Belimbing, dan berharap kegiatan Forkopimcam seperti ini digelar secara berkala dan ditingkatkan kualitasnya.
Di sesi akhir, acara dilanjutkan dengan dialog terbuka. Para RW dan anggota Linmas menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kurangnya alat komunikasi cepat antarwarga, minimnya pelatihan tanggap darurat, hingga kebutuhan dukungan logistik untuk poskamling.
Respon positif datang dari para pemangku kebijakan yang hadir. Beberapa catatan penting langsung ditindaklanjuti untuk pembahasan teknis lanjutan.
“Ini semangat yang kami inginkan: semua unsur duduk setara, bicara terbuka, lalu mencari solusi bersama,” kata Ketut Widi seusai forum.
Dengan sinergi yang dibangun melalui Forkopimcam, Kecamatan Belimbing membuktikan diri sebagai wilayah yang tidak hanya strategis secara geografis, tapi juga matang secara sosial-politik. Kota Malang patut menoleh ke timur laut, ke Belimbing, sebagai contoh bagaimana ketertiban dan keamanan dapat dijaga lewat kolaborasi berkelanjutan.(mit)
