Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (10/7/2025).
Dalam pidato penutup, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan empat catatan penting yang menjadi arah utama pembangunan kota lima tahun ke depan. Dengan menekankan pentingnya transformasi sosial dan ekonomi sebagai poros kebijakan.
Ali hadir mewakili Wali Kota, Wahyu Hidayat yang tengah menjalankan tugas luar kota, yakni penandatanganan kerja sama di Jakarta. Dalam sambutannya, Ali menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang yang telah menunjukkan komitmen kolaboratif antara legislatif dan eksekutif.
“Kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata dari sinergi dan kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik. Meski secara yuridis RPJMD ini harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik, namun isinya bukan hanya dokumen administratif, tapi arah pembangunan yang konkret,” ujar Ali dalam forum yang dihadiri seluruh fraksi dan OPD Pemkot Malang.
Ali lalu memaparkan empat catatan penting yang menurutnya akan menjadi kunci keberhasilan RPJMD:
1. Transformasi Sosial untuk Akses Pendidikan Setara
Ali menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat layanan dasar, khususnya sektor pendidikan. Salah satu program unggulan adalah pengadaan seragam batik sekolah gratis yang akan terus disempurnakan. Program ini akan didukung dengan penyediaan 1.000 beasiswa pendidikan setiap tahun untuk pelajar dari keluarga tidak mampu.
“Sebagai kota pendidikan, tidak boleh ada anak di Kota Malang yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita semua,” kata Ali.
2. Transformasi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
Dalam kerangka membangkitkan ekonomi rakyat, Ali menyampaikan bahwa Pemkot akan mengakselerasi sektor ekonomi kreatif, UMKM, olahraga, seni, dan budaya. Salah satunya adalah pemberian bantuan dana Rp50 juta per RW untuk kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas.
“Kita ingin menggerakkan ekonomi dari bawah, dari komunitas warga, agar pemulihan ekonomi pascapandemi benar-benar dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
3. Penyelesaian Masalah-Masalah Perkotaan
Berbagai persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan, pengelolaan ruang terbuka, hingga sanitasi menjadi sorotan utama dalam RPJMD ini. Menurut Ali, penanganan masalah klasik ini akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui skema pembiayaan tahunan dan intervensi lintas sektor.
“Masalah banjir dan macet sudah kami petakan, dan akan menjadi prioritas dalam program kerja lintas OPD,” ucapnya.
4. Penyelarasan RPJMD dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Ali menyampaikan bahwa seluruh target dalam RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, catatan dari Kemendagri dan evaluasi teknis dari Pemprov akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa indikasi pendanaan dalam RPJMD bersifat fleksibel, dan akan terus disesuaikan setiap tahun berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
“RPJMD ini bukan harga mati. Karena bersifat indikatif, pelaksanaannya menyesuaikan dinamika fiskal dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, OPD harus menyusun langkah-langkah taktis untuk memastikan target pembangunan bisa tercapai,” ujarnya.
Di akhir pidato, Ali menegaskan kembali bahwa RPJMD 2025–2029 telah memuat 127 kegiatan dan sub-kegiatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasi RPJMD agar tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi panduan kerja nyata bagi pembangunan Kota Malang.
“Mari kita jadikan RPJMD ini sebagai peta jalan pembangunan yang menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen simbolik. Kolaborasi semua pihak adalah kunci agar Kota Malang bisa bangkit, berdaya, dan sejahtera,” pungkasnya.(mit)
