Sudutkota.id – Upaya mengurai persoalan banjir di Kecamatan Klojen kembali menjadi sorotan serius dalam kegiatan Diseminasi Penataan Drainase dan Sistem Pengendalian Banjir yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Penanggungan, Senin (17/11/2025).
Kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dan menghadirkan unsur legislatif, perangkat kecamatan, kelurahan, serta perwakilan masyarakat dari berbagai unsur.
Diseminasi ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas banyaknya keluhan warga mengenai genangan yang terus muncul setiap musim hujan, terutama di kawasan padat penduduk Kecamatan Klojen.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Lurah Penanggungan, Plt Kasi PM, Kasi Sarpras, Kasi Trantib Kecamatan Klojen, Kasubag Kepegawaian Kecamatan, serta seluruh staf kelurahan.
Plt Lurah Penanggungan, Amanullah Abror, membuka kegiatan dengan menjelaskan kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut bahwa sebagian saluran di wilayahnya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurutnya, deposit sedimen, penyempitan saluran, hingga sambungan drainase yang tidak lagi terhubung dengan jalur utama menjadi persoalan teknis yang terus berulang setiap tahun.
“Kami sudah memetakan titik-titik rawan banjir. Banyak saluran yang usianya puluhan tahun dan tidak pernah dilakukan pembaruan. Beberapa bahkan tertutup bangunan atau sudah runtuh di dalam. Penanganan butuh intervensi PUPR, bukan hanya pengerukan rutin,” jelas Amunullah Abror.
Ia berharap kegiatan diseminasi ini tidak hanya berhenti sebagai forum dialog, tetapi menghasilkan langkah teknis yang konkret.
Dalam paparannya, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang terus menerima laporan terkait banjir di kawasan Klojen. Mulai dari genangan di lingkungan padat penduduk hingga limpasan air dari jalan kolektor.
Trio menegaskan bahwa penataan drainase tidak boleh lagi sekadar penanganan sementara.
“Kami di DPRD menekankan agar penanganan banjir tidak dilakukan dengan pola tambal sulam. Kita memiliki peta masalah, kita punya data teknis, dan anggaran pun sebenarnya tersedia. Tinggal bagaimana PUPR bersikap tegas menyusun rencana induk yang menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam menjaga kebersihan saluran, karena beberapa titik ditemukan tersumbat oleh sampah rumah tangga.
Perwakilan Dinas PUPR Kota Malang, Susmanto, menjelaskan beberapa rencana pengerjaan dalam waktu dekat. Di antaranya penguatan saluran sekunder, pembongkaran beberapa titik drainase yang sudah ambruk, serta penggantian jaringan tersier yang dianggap tidak layak.
Namun, PUPR juga mengakui adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa titik rawan tidak bisa dikerjakan secara bersamaan.
Sementara itu, peserta yang hadir terdiri dari perwakilan RT, RW, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta Keltang (Kelompok Tangguh Bencana).
Mereka menyampaikan banyak masukan, mulai dari saluran tertutup bangunan, limpasan air dari jalan menanjak, hingga genangan yang muncul meski hujan tidak terlalu deras.
Beberapa warga menilai bahwa penanganan banjir selama ini hanya bersifat reaktif, bukan berbasis perencanaan jangka panjang.
Acara diakhiri dengan diskusi terbuka dan pendataan ulang titik rawan. Seluruh masukan warga akan dipadukan dengan catatan kelurahan dan kecamatan untuk disampaikan secara resmi kepada DPRD.
DPRD Kota Malang memastikan bahwa hasil kegiatan ini tidak akan berhenti pada rekomendasi, tetapi akan dibawa dalam rapat kerja bersama OPD teknis untuk memastikan penanganan yang lebih menyeluruh.
