Sudutkota.id – Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi sorotan dalam audiensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025).
Salah satu isu yang paling mengemuka adalah masih rendahnya gaji guru honorer, khususnya guru tidak tetap (GTT) di Kota Malang yang jumlahnya mencapai sekitar 280 orang.
Perwakilan mahasiswa, M. Syauqi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Malang, menegaskan bahwa gaji yang diterima para guru jauh dari layak.
“Ada GTT yang hanya menerima Rp 300 Ribu sampai Rp 500 Ribu per bulan. Itu sangat tidak manusiawi untuk ukuran beban kerja seorang pendidik,” ujarnya.
Cipayung Plus berharap hasil audiensi ini tidak berhenti sebagai catatan rapat, melainkan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata.
“Kami ingin DPRD tegas mendorong Pemkot agar segera memberikan kepastian bagi 280 GTT. Pendidikan adalah hak dasar rakyat, dan guru adalah kunci utamanya,” tegas Syauqi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvad, mengakui bahwa masalah GTT memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurutnya, angka 280 GTT di Kota Malang bukan jumlah kecil, dan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut.
“Kalau kita bicara mutu pendidikan, maka kesejahteraan guru harus jadi pondasi. Fakta bahwa masih ada 280 GTT di Kota Malang yang gajinya hanya ratusan ribu rupiah per bulan adalah tamparan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa bicara pendidikan berkualitas kalau gurunya sendiri tidak dihargai dengan layak?” tegas Harvad.
Ia memaparkan bahwa DPRD telah mendorong agar Pemkot Malang mengalokasikan lebih banyak anggaran pendidikan, khususnya untuk meningkatkan insentif GTT.
“Dalam APBD 2024, memang sudah ada peningkatan honorarium guru, tapi nyatanya masih banyak yang belum tersentuh. Kami ingin di APBD 2025 dan seterusnya ada formulasi yang lebih adil, tidak boleh ada lagi guru yang digaji di bawah UMR,” jelasnya.
Lebih jauh, Harvad menyoroti lambannya proses pengangkatan GTT menjadi ASN maupun PPPK.
“Banyak GTT yang sudah mengabdi belasan tahun, punya pengalaman, bahkan ada yang berusia mendekati pensiun, tapi belum juga ada kejelasan status. Padahal aturan dari pusat sudah memungkinkan pengangkatan lewat jalur PPPK. Masalahnya ada di kuota formasi yang terbatas. Kami akan dorong Pemkot melalui BKPSDM untuk lebih aktif memperjuangkan tambahan formasi ke pusat,” katanya.
Tak hanya soal status, ia juga mengingatkan agar sistem pengelolaan honor guru, baik negeri maupun swasta, tidak sepenuhnya dibebankan pada sekolah.
“Sekolah swasta sering kali terbentur jumlah siswa yang sedikit, akhirnya operasional minim, lalu gaji guru yang dikorbankan. Ini harus dicari jalan tengahnya, mungkin lewat BOSDA atau subsidi daerah. Jangan sampai guru menjadi korban karena sistem yang lemah,” tutup Harvad.
