Sudutkota.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menegaskan pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama untuk mengukur sekaligus merancang program penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.
Hal itu disampaikan Dwi saat menghadiri rapat koordinasi di DPRD Kota Malang, Jumat (29/8/2025), yang membahas pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Menurut Dwi, progres pemutakhiran data menjadi perhatian serius Pemkot Malang. Sebab, akurasi data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama terkait pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kalau dulu pakai TPKS, sekarang sistemnya sudah berbeda. Prinsipnya, data dasar yang kami gunakan harus ditekan agar lebih valid. Kalau mati data dasarnya, ya programnya juga tidak jalan. Itu sebabnya DTKS menjadi kunci,” ujar Dwi.
Dwi menjelaskan, saat ini basis data untuk penanganan kemiskinan sudah mengacu pada DTKS dan sistem pendataan keluarga (SPDK). Nantinya, data tersebut akan terus dimutakhirkan agar program yang diturunkan pemerintah pusat maupun daerah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan, meski saat ini sudah ada sistem integrasi, proses verifikasi dan validasi tetap perlu diperkuat.
“Kami berharap DTKS yang sudah ada tidak berhenti pada angka-angka saja, tetapi terus diproses sehingga muncul data baru yang lebih mendekati valid. Dengan begitu, sasaran program bantuan bisa lebih tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dwi mengakui bahwa masih banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang tumpang tindih karena data penerima yang kurang akurat. Hal ini berdampak pada peluang adanya keluarga yang seharusnya berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, dan sebaliknya.
“Kalau data kita sudah valid, program-program pengentasan kemiskinan akan lebih terukur. Bantuan pun bisa tepat sasaran, sehingga potensi salah sasaran bisa ditekan,” pungkasnya.
