JAKARTA, Sudutkota.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi pengiriman 206 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk memperkuat penanganan kesehatan masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, ia menekankan bahwa mobilisasi tenaga kesehatan harus dibarengi dengan perlindungan dan keselamatan para nakes yang bertugas di wilayah bencana.
“Dalam situasi bencana, kehadiran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Tetapi kita juga harus memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapat waktu istirahat yang cukup, dan tidak dipaksa mengabaikan keselamatan diri atas nama pengabdian,” ujar Netty, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, penanganan kesehatan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada korban luka fisik. Pemerintah juga perlu mengantisipasi ISPA, dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit menular yang dapat muncul akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.
Netty juga mendorong percepatan pemulihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat kembali normal.
Di sisi lain, Netty menyoroti ancaman karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla berpotensi memperberat kasus ISPA, terutama pada kelompok rentan seperti bayi dan balita.
“Jika ini menjadi salah satu faktor pemberat kasus-kasus ISPA, selama ini kan ISPA juga sudah tinggi. Nah tentu ini akan memperberat kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang memang sering terjadi pada kelompok bayi balita,” jelasnya kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Karena itu, Netty meminta Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan di wilayah terdampak karhutla, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Ia juga menekankan pentingnya memastikan sistem rujukan berjalan efektif dan berkesinambungan.
Tak hanya masyarakat, perlindungan tenaga kesehatan juga harus menjadi perhatian. Netty mengusulkan kebijakan afirmasi bagi nakes yang bertugas di kawasan bencana, antara lain melalui insentif dan pemenuhan kebutuhan gizi.
“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga harus melindungi tenaga kesehatan, baik tenaga medis maupun perawat dan juga petugas penunjang lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah garda terdepan untuk memastikan bahwa layanan ini tetap berjalan,” tegasnya.
Netty menilai Indonesia membutuhkan sistem kesiapsiagaan kesehatan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan karena bencana dapat terjadi kapan saja.
“Prioritas kita jelas: korban tertangani, kelompok rentan terlindungi, tenaga kesehatan juga selamat, dan layanan kesehatan daerah dapat segera kembali normal,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
