Sudutkota.id – Komisi VI DPR RI menyoroti masih tingginya ketergantungan BUMN sektor pelayaran terhadap dana Public Service Obligation (PSO). Kondisi itu dinilai menjadi tantangan besar bagi upaya membangun industri maritim nasional yang lebih mandiri dan kompetitif.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan penguatan ekosistem maritim tidak cukup hanya mengandalkan suntikan anggaran. Menurut dia, BUMN pelayaran juga harus meningkatkan kapasitas bisnis agar mampu bergerak lebih komersial.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi VI ialah tingginya ketergantungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap dana PSO yang masih mencapai sekitar 74 persen. Di saat bersamaan, banyak armada operasional yang telah berusia puluhan tahun sehingga dinilai membebani biaya operasional dan meningkatkan risiko keselamatan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing,” kata Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Menurut Anggia, peremajaan armada menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Kapal yang telah beroperasi hingga 50 tahun, kata dia, tidak hanya berisiko terhadap aspek keselamatan pelayaran, tetapi juga mengurangi efisiensi operasional sehingga menghambat pengembangan bisnis BUMN.
Selain mendorong modernisasi armada, Komisi VI juga menilai konsolidasi BUMN maritim perlu dipercepat. Penguatan PT PAL Indonesia, termasuk dukungan investasi dari Danantara Indonesia, dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim.
Komisi VI turut menyoroti peluang peningkatan pendapatan melalui optimalisasi aset Pelindo. Salah satunya dengan memperpanjang dan memperluas area tambat kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali, agar dapat menampung kapal berukuran besar dengan waktu sandar yang lebih lama.
“Tempat bersandarnya diperpanjang supaya kapal bisa bersandar lebih lama dan menambah revenue. Di situ juga bisa dibangun ruang bagi UMKM, sehingga ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar ikut berkembang,” ujar Anggia.
Menurut Komisi VI, penguatan armada, modernisasi pelabuhan, dan optimalisasi aset BUMN menjadi tiga langkah yang perlu berjalan beriringan agar sektor maritim mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
