Sudutkota.id – Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang kembali digenjot. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan 300 warga keluar dari status miskin, sebuah target yang dinilai tidak ringan dan sarat tantangan. Di balik ambisi tersebut, satu hal ditekankan sebagai kunci utama: akurasi dan ketajaman data kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial DP3APKB Kota Malang, Donny Sandito, menegaskan bahwa ratusan warga yang ditargetkan lepas dari kemiskinan bukan sekadar dicoret dari daftar penerima bantuan. Mereka harus benar-benar naik kelas secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri tanpa lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Target kami minimal 300 orang graduasi mandiri tahun ini. Artinya, mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan Pemkot maupun pemerintah pusat,” ujar Donny, Selasa (13/1/2026).
Sebagai catatan, pada tahun 2025 lalu Pemkot Malang mencatat 229 warga berhasil digraduasi dari status miskin. Tahun ini, target dinaikkan, sekaligus menjadi ujian atas efektivitas program dan keseriusan pengelolaan data kemiskinan.
Donny tidak menampik bahwa data menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang presisi dan detail, proses graduasi berisiko salah sasaran dan justru menimbulkan masalah baru.
“Kalau datanya rinci dan akurat, kami bersama pendamping PKH bisa memetakan dengan jelas siapa yang benar-benar siap dilepas dari bantuan,” tegasnya.
Menurutnya, data kemiskinan tidak hanya berfungsi untuk menentukan warga yang siap graduasi, tetapi juga menjadi dasar intervensi lanjutan. Warga miskin yang belum tersentuh bantuan dapat segera diusulkan sebagai penerima manfaat baru, baik dari program pemerintah pusat maupun provinsi yang skemanya beragam.
“Semua program bantuan, baik pusat maupun daerah, butuh satu acuan utama, yaitu data yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Donny.
Meski demikian, Donny mengakui bahwa proses graduasi bukan akhir dari persoalan. Dalam praktiknya, ada warga yang telah dinyatakan lulus dari program bantuan, namun di kemudian hari kembali terpuruk dan masuk lagi dalam kategori miskin.
“Realitas di lapangan memang seperti itu. Karena itu, setelah graduasi mereka tidak langsung dilepas. Tetap ada monitoring dan pendampingan lanjutan,” ungkapnya.
Pendampingan tersebut terutama difokuskan pada penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan usaha. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial masih menugaskan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pemantauan dengan modul khusus agar warga benar-benar mandiri dan tidak kembali jatuh dalam lingkar kemiskinan.
