Sudutkota.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang dipastikan tetap berjalan meski memasuki bulan Ramadan. Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan skema khusus agar distribusi makanan bergizi kepada sasaran tetap terlaksana tanpa mengganggu ibadah puasa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi, Minggu (11/1/2026). Ia menegaskan, selama bukan Ramadan, MBG beroperasi normal. Sementara saat Ramadan, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Menurut informasi dari BGN, MBG tetap jalan saat Ramadan. Hanya saja menunya disesuaikan, bukan menu basah, tetapi menu kering atau makanan yang tidak berkuah. Tetap bergizi dan bisa dibawa pulang,” ujar Slamet.
Ia mencontohkan, menu yang disajikan nantinya berupa telur rebus, sayur-sayuran tanpa kuah, serta makanan lain yang tetap memenuhi standar gizi. Proses pembelian dan pendistribusian bahan makanan pun dipastikan berjalan normal.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Pemkot Malang juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPBG Kota Malang. Satgas ini melibatkan lintas perangkat daerah dan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) di Kota Malang.
“Kami sudah membentuk Satgas SPBG Kota Malang dan juga grup koordinasi yang berisi seluruh kepala SPBG serta koordinator wilayah. Tujuannya agar kebutuhan dapur-dapur SPBG bisa terpantau dan terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Slamet menyebut, kebutuhan bahan pangan dapur SPBG ke depan akan disinergikan dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang ada di kelurahan-kelurahan. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan dua program strategis nasional, yakni pemenuhan gizi masyarakat melalui SPBG dan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi.
“Harapannya, kebutuhan dapur SPBG bisa dipenuhi dari koperasi merah putih. Jadi ada sinergi. SPBG fokus pada pemenuhan gizi, sementara KMP mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dispangtan Kota Malang, lanjut Slamet, akan berperan sebagai koordinator, pembina, sekaligus evaluator dalam pelaksanaan SPBG. Satgas SPBG sendiri beranggotakan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tugas kami mengoordinir, membina, dan mengevaluasi. Kalau ada permasalahan di lapangan, atau kegiatan yang perlu disupport, itu akan dibahas bersama anggota Satgas,” tegasnya.
Terkait capaian, Slamet menyebutkan bahwa target dapur SPBG di Kota Malang sebanyak 84 unit. Hingga saat ini, telah terealisasi sebanyak 47 SPBG yang beroperasi. Sementara jumlah sasaran penerima per SPBG bervariasi, sesuai petunjuk teknis.
“Ada SPBG yang melayani 1.000 sasaran, ada yang 3.000. Dalam juknis, minimal 1.000 dan maksimal 3.000 sampai 3.500 sasaran per SPBG,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, Pemkot Malang optimistis program MBG dapat terus berjalan efektif, termasuk selama bulan Ramadan, demi menjaga pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong ekonomi kerakyatan.
