Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran BPR Tugu Artha dalam menuntaskan target kerja yang telah ditetapkan. Ia menyindir secara halus bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menunda-nunda penyelesaian program yang sudah direncanakan sejak awal.
“Target-target sesuai dengan rencana yang belum terpenuhi harus segera diselesaikan. Kalau memang tidak bisa sesuai rencana, silakan mundur. Tapi harus ada skenario agar seluruh rencana yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan baik,” tegas Wahyu saat ditemui usai rapat Parnipurna di Gedung DPRD Kota Malang , Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, Pemerintah Kota Malang terus memantau perkembangan dan perbaikan kinerja BUMD, termasuk BPR Tugu Artha yang sebelumnya sempat mengalami kendala dalam operasional dan keuangan. Namun kini, kondisi lembaga tersebut disebut mulai membaik.
“Permasalahan di Tunas (BPR Tugu Artha) itu kan sejak dulu operasionalnya tidak mencukupi. Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan, sudah bisa memenuhi kebutuhan internalnya. Walaupun belum sampai Rp200 Juta, tapi sudah bagus, karena sebelumnya minus,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, penyelesaian tanggung jawab dan laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting yang harus segera diselesaikan agar kepercayaan publik terhadap BUMD milik Pemkot Malang ini bisa meningkat.
“Yang penting sekarang, penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab itu harus rampung. Tidak banyak kok, hanya beberapa hal saja. Tapi itu penting karena menyangkut kredibilitas lembaga,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani S menilai bahwa kinerja BPR Tugu Artha perlu didukung dengan kebijakan yang realistis, terutama dalam hal tambahan penyertaan modal. Ia menegaskan bahwa setiap langkah penguatan BUMD harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau saya, yang pertama memang 35 tambahannya. Tapi kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah. Tahun pertama penyertaan modal ini akan kita pantau perkembangannya seperti apa,” ujarnya.
Menurut Amithya, penambahan modal bukan sekadar untuk memperbesar anggaran, tetapi juga untuk memastikan peningkatan kinerja dan daya saing BPR Tugu Artha agar mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau tambahan modal ini bisa berimbas pada kinerja dan sasaran yang sudah dibina, ya tentu kita sepakat. Yang penting wadah dan payung hukumnya sudah ada dulu, baru nanti kita jalankan,” katanya.
Ia juga membuka peluang adanya kolaborasi antara BPR Tugu Artha dengan lembaga lain seperti PUNAS, agar pengelolaan keuangan lebih dinamis dan perputaran kas berjalan optimal.
“Kalau memang itu signifikan untuk perputaran kas, saya sepakat. Tapi tentu tetap harus memperhatikan kebijakan dari berbagai pihak. Yang penting tujuannya jelas, memperkuat ekonomi daerah dan memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha di Kota Malang,” tutupnya.
