Sudutkota.id – Sejumlah program nasional yang mulai diterapkan di Kota Malang mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Dewan menilai, program tersebut memiliki tujuan baik, namun perlu diimbangi dengan langkah mitigasi yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa Pemkot Malang perlu menyiapkan sistem mitigasi yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Program nasional yang tengah berjalan di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
“Poin penting adalah mewaspadai kendala dengan membentuk mekanisme mitigasi. Saya sudah berbicara dengan Pak Wali Kota terkait hal ini. Karena kita tahu, di beberapa daerah lain muncul masalah mulai dari teknis distribusi hingga aspek pelaporan,” ujar Amithya, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, Kota Malang bisa menjadi contoh pelaksanaan program nasional yang tertib, efektif, dan tepat sasaran, asalkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat aktif sejak perencanaan hingga evaluasi.
“Jangan sampai program berjalan sekadar formalitas. Harus ada pengawasan lintas sektor dan koordinasi yang intensif antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas koperasi, serta stakeholder lain. Tujuannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” jelas politisi yang akrab disapa Mia itu.
Terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Mia menilai program tersebut sudah berjalan baik di Kota Malang. Namun, ia menekankan perlunya peninjauan rutin di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran.
“Kualitas makanan harus benar-benar dipastikan maksimal. Jangan sampai makanan datang terlambat atau tidak layak dikonsumsi. Ini program yang bersentuhan langsung dengan anak-anak sekolah, jadi aspek keamanan dan kebersihannya wajib nomor satu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mia menjelaskan bahwa mitigasi bukan hanya tindakan korektif setelah masalah muncul, tetapi langkah antisipatif yang disusun berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat.
“Misalnya untuk Koperasi Merah Putih, ada aspirasi warga soal keberlanjutan dan pendampingan program. Aturannya dari pusat sudah jelas, tapi pelaksanaannya di lapangan perlu dikawal. Pendampingan dan sosialisasi dari Diskopindag menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat bawah,” terangnya.
Ia juga menyoroti Sekolah Rakyat yang menurutnya menjadi salah satu inovasi penting dalam pemerataan akses pendidikan. Meski demikian, fasilitas yang disediakan masih perlu ditingkatkan dengan dukungan pemerintah pusat.
“Saya mengapresiasi inisiatif Pemkot menghadirkan perpustakaan keliling. Namun, saya juga menemukan masih ada kendala sarana dan prasarana. Nanti akan kami cek lagi apakah sudah terpenuhi, seperti monitor dan laptop yang mestinya sudah turun ke anak-anak,” pungkasnya.
