Sudutkota.id – Kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di Kota Batu mendapat perhatian serius dari Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Direktur Pusdek, Asep Suriaman, S Psi, menilai lemahnya regulasi dan pengawasan menjadi akar persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Regulasi ada, tetapi tidak berjalan dengan baik dan pengawasan di lapangan sangat lemah,” ujar Asep, pada sudutkota.id, Jum’at(26/9/2025)
Pusdek berencana mengundang seluruh kepala sentra pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Malang untuk duduk bersama mencari solusi. Hal ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi di wilayah lain.
“Kami ingin Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak kecolongan, belajar dari kasus di Batu,” tegas Asep.
Menurutnya, memasak dalam jumlah besar dalam waktu singkat kerap menimbulkan potensi bahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, makanan bisa menjadi sarang bakteri maupun racun.
“Risiko makanan massal itu tinggi, karena prosesnya sering dikejar waktu dan kurang memperhatikan standar keamanan pangan,” kata Asep.
Selain faktor dapur, ia menyoroti aspek kebersihan alat masak dan perlengkapan yang dipakai dalam pelayanan gizi sekolah. Tim kebersihan dinilai harus memiliki standar yang jelas.
“Alat-alat itu harus betul-betul bersih dan steril, jangan sampai hanya dicuci seadanya,” tutur Asep.
Asep juga mempertanyakan payung hukum yang menaungi manajemen layanan gizi (MBG) di sekolah-sekolah. Menurutnya, aturan yang jelas akan memudahkan semua pihak dalam menjalankan tugas sesuai prosedur.
“Kami bertanya, mana payung hukum untuk MBG sendiri agar tidak abu-abu dalam pelaksanaannya,” ujar Asep.
Jika kelalaian terbukti, kata Asep, bukan mustahil pihak pengelola bisa dijerat hukum. Pasal pidana bisa menanti apabila ada unsur abai terhadap keselamatan siswa.
“Bila terbukti lalai, konsekuensinya jelas, bisa dituntut pidana,” ucap Asep.
Oleh sebab itu, Pusdek menegaskan perlunya komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan penyedia layanan gizi. Tujuannya agar keamanan pangan siswa benar-benar terjamin.
“Ini momentum untuk memperkuat koordinasi dan menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama,” tutup Asep.
