Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang memastikan tetap memberikan apresiasi kepada para atlet berprestasi yang telah membawa nama daerah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX/2025.
Namun, proses pencairan bonus masih menunggu data resmi dari Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Jawa Timur, terutama terkait jumlah medali yang diraih.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam tahap administrasi untuk mencairkan bonus tersebut.
“Bonus proper itu masih dalam proses administrasi. Karena ini proses, kita masih menunggu kepastian jumlah emas, perak, dan perunggu dari KONI Provinsi Jawa Timur,” kata Wahyu, Rabu (17/7/2025).
Ia menambahkan, Pemkot tidak ingin gegabah dalam menetapkan jumlah bonus sebelum data valid diterima. Menurutnya, jumlah medali yang diperoleh akan mempengaruhi total nilai bonus yang diberikan kepada para atlet.
“Jangan sampai kita prediksi dulu nilainya, ternyata jumlah medali tidak sesuai. Jadi kita tunggu dulu kepastian data, baru kita tetapkan besaran bonus dan segera cairkan,” ujarnya.
Wahyu juga menegaskan bahwa anggaran untuk bonus atlet sudah tersedia.
“Anggarannya sudah kita siapkan. Tidak ada kendala di sisi pendanaan. Begitu surat resmi dari KONI Jatim turun, kita langsung proses pencairannya. Dasarnya adalah surat itu,” jelasnya.
Menurut perhitungan sementara, total nilai bonus yang disiapkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp12 Miliar. Nilai tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis medali yang diraih atlet asal Kota Malang, baik emas, perak, maupun perunggu.
Lebih lanjut, Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa pemberian bonus ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan juga untuk memacu semangat dan motivasi para atlet muda di Kota Malang agar terus berprestasi.
“Kita ingin atlet-atlet kita merasa dihargai, merasa diakui. Itu penting untuk keberlanjutan prestasi mereka ke depan,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan sejumlah skema perlindungan dan pemberdayaan di sektor lain, termasuk bagi Kelompok Pekerja Rumah Tangga (KPRT) melalui pendekatan organisasi dan penataan kelembagaan berbasis wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Wahyu menyebut akan ada penyelarasan program melalui struktur organisasi terbaru yang lebih efisien.
“Nanti kita akan sesuaikan dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) yang baru. Daerah-daerah yang masuk dalam program BIPOI akan mendapat perlindungan dan dukungan, termasuk KPRT. Ini semua bagian dari strategi efisiensi dan intervensi yang tepat sasaran,” ucapnya.(mit)
