Sudutkota.id – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025–2029 menuai kritik tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (10/7/2025).
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Arif Wahyudi, menyebut dokumen perencanaan lima tahunan itu masih sebatas retorika, belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi warga kota.
“Kalau hanya memindahkan visi-misi Wali Kota ke dalam dokumen tanpa peta jalan yang konkret, maka ini hanya menjadi rangkaian kalimat indah yang tak akan berdampak nyata,” tegas Arif Wahyudi dari podium sidang.
Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Kota Malang melakukan koreksi serius terhadap substansi RPJMD, terutama dalam menyusun strategi ekonomi dan lingkungan yang lebih nyata, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Arif menyoroti masalah banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, hingga sanitasi yang dinilai belum digarap secara menyeluruh.
“Kualitas udara bersih kita hanya tersisa 45 persen. Pengelolaan sampah masih terpusat di TPA Supit Urang tanpa ada penguatan dari sisi sumber. Masalah ini bukan baru, tapi terus diulang tanpa solusi,” kata Arif.
Tak hanya itu, PKB juga mengingatkan bahwa masih banyak wilayah di Kota Malang yang mengalami ketimpangan pembangunan. Ia meminta agar struktur belanja pembangunan disusun lebih merata, tidak hanya berfokus di pusat kota.
“Pembangunan harus hadir sampai ke pinggiran, bukan hanya di sekitar Balai Kota. Ketika kita bicara keadilan, maka distribusi pembangunan adalah ukuran utama,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyinggung masih lemahnya integrasi antar perangkat daerah, terutama dalam menjalankan kebijakan yang bersifat operasional. Bahkan, untuk urusan kecil seperti penertiban bangunan atau aplikasi ilegal pun, kata Arif, kerap terjadi tarik ulur antara dinas.
“Kami minta pemerintah memperbaiki koordinasi lintas sektor. Satpol PP misalnya, jangan menunggu instruksi yang berlarut-larut untuk menindak pelanggaran yang sudah jelas,” tukasnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada lambannya penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Menurut PKB, Kota Malang yang sempat digadang sebagai Kota Kreatif Dunia, justru kehilangan arah dalam mengembangkan potensi ekonominya sendiri.
“Di saat ekonomi besar goyah, UMKM-lah yang tetap berdiri. Tapi sayangnya, mereka belum benar-benar diberi perhatian yang layak. Akses permodalan, pelatihan, dan koperasi masih lemah,” tegas Arif.
Ia juga mendorong agar pemerintah serius mendukung pesantren sebagai bagian dari fondasi pendidikan karakter masyarakat Malang. Dukungan terhadap pendidikan moral, adab, dan sopan santun dinilai penting dalam menata arah pembangunan yang beradab.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada angka-angka proyek, tapi melupakan karakter manusia. Pesantren harus dilibatkan dalam pembangunan manusia seutuhnya,” imbuhnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB mengingatkan agar Pemkot tidak menjadikan RPJMD sekadar formalitas atau kewajiban administratif. Dokumen ini harus menjadi landasan kerja nyata, bukan hanya lembaran yang indah dibaca.
“Kami ingin melihat RPJMD ini bukan hanya dibahas dan disahkan, tapi benar-benar dilaksanakan. Lima tahun ke depan harus menjadi momentum perbaikan. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton dari panggung pembangunan yang tak mereka rasakan,” tutup Arif Wahyudi.(mit)
